Sabtu, 17 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Liputan Khusus
Mengawal Tuntutan Buruh di May Day

Soroti TKA, Upah, dan Outsourcing

Selasa, 01 May 2018 09:13 | editor : Fandi Armanto

may day, mayday, demo, buruh, hari buruh, demonstrasi, demo

ILUSTRASI: Persoalan buruh di Kabupaten Pasuruan di tahun 2017. (Dok. Radar Bromo)

PERINGATAN Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, tak pernah ditinggalkan sebagian besar buruh di Indonesia untuk menggelar aksi. Tuntutan mereka dari tahun ke tahun tetap. Namun, hingga kini tuntutan itu tak pernah benar-benar diakomodasi pemerintah.

--------------------

Sejumlah tuntutan buruh akan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Setidaknya, ada empat tuntutan yang mereka suarakan. Di antaranya, pencabutan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, penghapusan sistem kerja outsourcing, revisi PP 78/2016 tentang Pengupahan, serta pemenuhan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Pasuruan Wahyudi mengatakan, aksi buruh yang digelar hari ini menjadi agenda setting paling penting bagi perjuangan kelas buruh. “Tuntutan itu harus jadi perhatian pemerintah. Karena kami melihat, kebijakan pemerintah merugikan buruh,” ucapnya.

Terbitnya Perpres 20/2018 mengatur tentang TKA di Indonesia salah satunya. Regulasi tersebut, menurut Wahyudi, membuka keran masuknya tenaga kasar asal luar negeri ke nusantara. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal. Pihaknya tidak mempersoalkan TKA yang memiliki keahlian, tapi bukan pekerja kasar.

Penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing juga dinilai memberatkan buruh. Terutama status tenaga kerja yang sulit menjadi karyawan tetap di perusahaan tempatnya bekerja. “Karena itu kami mendesak Perpres 20/2018 dicabut dan outsourcing dihapus oleh pemerintah. Buruh dirugikan,” tutur pria asal Sukorejo ini.

Selain dua poin tersebut, ia juga menyoroti PP 78/2016 tentang Pengupahan. Menurutnya, regulasi tersebut tidak sepemahaman dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal, soal upah sudah selesai di undang-undang.

Suryono Pane, ketua DPW Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jatim juga angkat bicara. Pria asal Beji yang juga lawyer tersebut juga mencatatkan tuntutan yang sama. Selain itu, fasilitas yang diberikan perusahaan terkait BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi buruh belum maksimal.

“Baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, keduanya juga sama pentingnya bagi buruh. Fakta di lapangan, belum semuanya dapat. Jika pun sudah dapat, kadangkala pelayanannya kurang maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ratno, selaku sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Pasuruan mengatakan, sah-sah saja ketika buruh memperingati May Day. “Paling penting, hubungan antara buruh dengan perusahaan dan pengusaha tetap baik,” tukasnya.

Terkait PP 78/2016 tentang pengupahan, ia mengklaim sudah tepat. Bahkan, lebih spesifik dari PP 8/1981 sebelumnya. Soal TKA, ia meminta tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Keberadaan regulasi tersebut, hanya untuk menyederhanakan prosedur perizinan TKA saja.

Kegiatan May Day di Kabupaten Pasuruan rencananya dipusatkan di Lapangan Randupitu dan Bangkodir. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana aksi buruh biasanya berpencar dan konvoi di beberapa tempat. Dua tahun terakhir, sudah dikoordinasikan agar dilakukan pemusatan aksi.

Agus Hernawan, sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan, pemusatan aksi buruh ini agar kegiatan efektif dan tidak menganggu arus lalu lintas yang lain.

“Jika tahun sebelumnya aksi bisa beberapa hari bahkan sebelum May Day, namun dalam 2 tahun terakhir ini sudah dikoordinasikan bersama 16 Pengurus Unit Kerja dan serikat pekerja sehingga ada pemusatan kegiatan aksi buruh,” terangnya.

Diperkirakan akan ada 8 ribuan massa buruh yang akan terlibat. Agendanya selain orasi tuntutan, juga digelar jalan sehat dan santunan anak yatim. Kegiatan utama juga dilakukan orasi untuk menyuarakan tuntutan dari buruh. Kegiatan diperkirakan mulai pukul 06.00 sampai siang hari.


Ziarah ke Makam Marsinah

Selain kegiatan utama di Lapangan Randupitu, Sarbumusi Kabupaten Pasuruan juga akan melakukan konvoi ke Grahadi, Surabaya. Titik kemacetan diperkirakan akan terjadi di Gempol dan Bangil lantaran sebagai titik kumpul aksi buruh di Pasuruan maupun yang menuju ke Grahadi Surabaya.

Suryono Pane, ketua  DPW Sarbumusi Jawa Timur mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 5 ribu orang yang akan ikut orasi di Bangkodir dan dilanjutkan konvoi ke Grahadi Surabaya. “Namun, sudah kita sosialisasikan agar tetap tertib lalu lintas untuk kendaraan mulai dari bus, roda 4, dan juga roda 2,” jelasnya.

Diperkirakan, massa Sarbumusi se-Jawa Timur akan kumpul dengan puluhan ribu buruh lainnya di Surabaya, siang harinya. “Di depan Grahadi, bersama anggota Sarbumusi lainnya termasuk dari Kabupaten Pasuruan. Ada istighotsah, juga teatrikal sekaligus orasi,” kata pria yang juga Manajer Persekabpas Pasuruan ini.

“Anggota kami ada yang aksi di dalam kota, ada juga yang ke Surabaya, bergabung dengan buruh lainnya,” tutur ketua KSPSI Kabupaten Pasuruan Wahyudi.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jatim melalui Akhmad Soim, ketua umumnya, juga akan melakukan aksi. Ia bersama anggota lainnya dari berbagai daerah pilih berkumpul di Nganjuk untuk berziarah ke makam Pahlawan Buruh, Marsinah.

“Kalau teman-teman serikat buruh atau pekerja banyak yang ke Surabaya, kami pilih ke Nganjuk untuk ziarah ke makam Marsinah. Ini sudah rutin digelar tiap tahunnya saat May Day,” jelas pria asal Prigen tersebut.


Buka Posko Pengaduan Selama May Day

Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pasuruan tahun ini ditentukan sebesar Rp 2.040.000. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyebut, tidak ada perusahaan di Kota Pasuruan yang mengajukan penangguhan UMK.

Kepala Disnaker Kota Pasuruan Mahbub Effendi mengungkapkan, jumlah perusahaan di Kota Pasuruan ada 383 perusahaan. Ratusan perusahaan itu sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak diumumkannya besaran UMK untuk mengajukan penangguhan.

“Ternyata tidak ada perusahaan di Kota Pasuruan yang mengajukan penangguhan. Ini, menunjukkan setiap perusahaan sanggup untuk memenuhi besaran UMK yang baru,” katanya.

Mahbub –sapaan akrabnya – mengungkapkan, pemenuhan UMK ini tidak hanya dilihat dari gaji pokok, melainkan juga tunjangan. Ia lantas mencontohkan sebuah perusahaan hanya membayar Rp 1,5 juta, tapi setelah dihitung dengan tunjangan lebih Rp 2 juta, maka perusahaan sudah disebut membayar sesuai UMK.

“Jadi UMK itu tidak hanya dilihat dari gaji pokok saja. Tapi, juga dari tunjangan lainnya, seperti tunjangan makan dan transport. Kalau di atas Rp 2.040.000, berarti sudah sesuai,” terang Mahbub.

Ia menyebut, selama tiga bulan awal ini pihaknya menerima tiga laporan tentang pemenuhan hak yang tidak sesuai. Namun, tiga laporan ini berhasil dimediasi oleh Disnaker. Sehingga, perusahaan yang bersangkutan dapat membayar hak sesuai kesepakatan.
Namun kendati demikian, Disnaker sudah melakukan langkah antisipasi. Yakni, dengan membentuk posko pengaduan selama 3 hari. Mulai Senin (30/4) sampai Rabu (2/5). Posko pengaduan ini bertujuan untuk menjembatani keluhan buruh.

“Memang sejauh ini belum ada yang melakukan penangguhan. Tapi, kami tetap monitor. Termasuk membentuk posko agar tidak ada hak karyawan yang tidak dipenuhi,” jelas Mahbub.


Tak Akan Berangkatkan Buruh ke Surabaya

Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Probolinggo memastikan tidak menghadiri kegiatan May Day di Surabaya. Kegiatan hari buruh akan dipusatkan di Kota Probolinggo.

Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Faisol, ketua SPSI Kota Probolinggo, Senin (30/4). “Kita tidak mengirim wakil ke Surabaya. Tapi, tetap ada kegiatan May Day mulai dari tanggal 29 April sampai besok,” ujarnya. Pertimbangan tidak mengirim perwakilan ke Surabaya, tak lain untuk menjaga kondusivitas perburuhan.

Wawan Sugiarto, bendahara SPSI mengatakan, ia khawatir agenda buruh ada yang menyusupi untuk kepentingan politik. “Apalagi menjelang pilkada. Kami memilih menjaga kondusivitas di daerah jelang pilkada,” ujarnya.

Sementara itu, Suripto, kabid Hubungan Industrial Syarat Kerja (Hubinsyaker) di Disnaker setempat membenarkan jika tahun ini tidak ada perwakilan SPSI yang ikut aksi di Surabaya. Ia juga memastikan, tak ada perusahaan besar yang mengajukan penangguhan UMK.

Saat disinggung mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, ia menyebut jika pengawasan kewenangan Disnaker provinsi. “Makanya ada yang namanya dewan pengawas tenaga kerja. Kami hanya mendapat pelaporan saja,” ujarnya.


Satu Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

Di Kabupaten Probolinggo, ternyata masih ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Yakni, PT Cendana Putra Nusantara (CPN). Penangguhan diajukan karena perusahaan tersebut belum mampu membayar karyawan sesuai UMK.

Hal itu dikatakan Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono. “Ada satu yang mengajukan penangguhan,” terangnya saat ditemui di kantornya.

“UMK-nya kan sekitar Rp 2.042.900,06 yang telah ditetapkan. Mungkin karena kurang mampu, mengajukan penangguhan itu,” terangnya. Penangguhan tersebut sudah disetujui Pemprov Jatim. Saat ini perusahaan telah membayar karyawannya dengan jumlah yang telah disepakti bersama.

Sementara itu, terkait aksi buruh, pihaknya belum mendapat pemberitahuan adanya buruh yang melakukan aksi. “Tidak ada. Sekarang pun demikian. Tidak ada yang memberikan pemberitahuan kepada kami. Biasanya kalau sudah pulang, baru memberitahu,” jelasnya.

may day, mayday, demo, buruh, hari buruh, demonstrasi, demo

KETENAGAKERJAAN: Persoalan ketenagakerjaan masih kerap terjadi. (Dok. Radar Bromo)

(br/zal/eka/riz/put/sid/fun/fun/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia