Rabu, 19 Sep 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Dilapori Adanya Money Politics, Ini yang Akan Dilakukan Panwaslih

Rabu, 25 Apr 2018 07:30 | editor : Fandi Armanto

money politics, pemilih, pemilu, pilkada, pilbup, pilwali, pilgub, coblosan, serangan fajar

Ilustrasi (Dok. JawaPos.Com)

PROBOLINGGO - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Probolinggo mendapatkan 1 laporan dugaan terjadinya praktik money politics. Laporan itu dibuat oleh tim pasangan calon (paslon) pilwali di Kota Probolinggo.

Meski sudah diterima, laporan ini masih dalam kajian Panwaslih. Sebab, belum tentu laporan tersebut sudah bisa disebut dengan money politics.

“Kami mendapatkan 1 laporan dugaan terjadinya money politics. Laporan itu menyebutkan bahwa ada salah satu tim paslon memberikan uang kepada tukang becak yang ikut dalam kampanye. Tukang becak tersebut juga memasang gambar paslon di becaknya,” ujar Suef Priyanto, ketua Panwaslih Kota Probolinggo.

Namun, laporan ini masih dikaji Panwaslih karena harus ditemukan unsur-unsur terjadinya pelanggaran. Jika nantinya memang terbukti, itu bisa disebut dengan pelanggaran pilkada.

“Dalam proses kajian ini akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Baik itu yang memberi uang dan menerima uang juga,” ujarnya.

Tidak jarang pemberian uang transportasi atau uang konsumsi disebut dengan money politics. “Sehingga, sebaiknya untuk transportasi kampanye lebih baik tidak berupa uang, melainkan berupa bahan bakar. Bisa berupa kupon untuk pembelian BBM. Sedangkan untuk konsumsi bisa dirupakan nasi kotak,” jelasnya.

Jika laporan money politics ini ditindaklanjuti dan ditemukan unsur pidana maka yang menindak adalah sentra Gakkumdu. “Di Sentra Gakkumdu ada penyidik dari kepolisian serta penuntut dari Kejaksaan. Sedangkan proses hukum akan disidang di pengadilan. Sanksi hukum bisa dikenakan bagi pemberi dan penerima uang,” ujarnya.

Namun, temuan 1 laporan money politics tidak akan berpengaruh pada pencalonan. Pencalonan bisa berpengaruh jika temuan pelanggaran money politics memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif.

“Jika ada laporan money politics di 50 persen wilayah di Kota Probolinggo bisa masuk dalam money politics. Tapi, itu juga dikaji apakah masuk sistematis dan masif. Jika memenuhi unsur itu, maka pencalonan bisa dibatalkan,” ujarnya.

Suef menyebut bahwa yang perlu diantisipasi adalah “serangan fajar” yang terjadi menjelang pelaksanaan pilkada. Serangan fajar ini bentuknya, pemberian uang agar seseorang diajak untuk mencoblos salah satu paslon.

(br/put/fun/fun/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia