Sabtu, 22 Sep 2018
radarbromo
icon featured
Liputan Khusus

Wajib Madin, Antara Memajukan Pendidikan dan Merawat Kebudayaan

Jumat, 20 Apr 2018 17:41 | editor : Fandi Armanto

madrasah

PRODUK BUDAYA: Para santri Ponpes Sunniyah Salafiyah, Tambakrejo, Kraton, Kabupaten Pasuruan mengikuti ujian madrasah diniyah (madin). (Mochamad As'ad/Jawa Pos Radar Bromo)

Terhitung sejak dua tahun lalu Pemkab Pasuruan mewajibkan peserta wajar dikdas untuk mengikuti madrasah diniyah (madin). Setelah dua tahun berjalan, seperti apa pelaksanannya?

LAPORAN: M. Asad, Pasuruan

HARI masih pagi, pertengahan April 2018 lalu. Mengenakan sarung, khas tradisi pesantren, para santri mulai duduk rapi di masjid Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dengan duduk bersila, mereka berderet rapi ke belakang hingga memenuhi serambi masjid.

program wajib madin

TETAP EKSIS: Seorang santri Ponpes Sunniyah Salafiyah, Tambakrejo, Kraton, Kabupaten Pasuruan serius mengerjakan soal ujian madin. (Mochamad As'ad/Jawa Pos Radar Bromo)

Pagi itu, para santri memang sedang menjalani imtihan alias ujian untuk kenaikan tingkat Madrasah Diniyah. Mereka harus berjibaku menyelesaikan soal-soal yang terdiri dari mata pelajaran berbasis agama Islam. Seperti tarikh (sejarah Islam), fikih (hukum Islam), hingga bahasa.

Sunniyah Salafiyah bukanlah satu-satunya pesantren yang menggelar ujian madin. Sebab, kegiatan yang sama juga tengah digelar pesantren-pesantren lain di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Jika pun ada perbedaan, hanya soal jam pelaksanaan. “Kebetulan memang ada ujian. Sudah seminggu ini,” kata Abdullah, ustad yang bertugas mengawal jalannya ujian tersebut. 

Di Kabupaten Pasuruan, keberadaan pesantren memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Meski banyak lembaga-lembaga pendidikan dengan sistem dan pola pengajaran yang lebih modern, pendidikan salaf khas pesantren macam madrasah diniyah (sekolah keagamaan) tetap eksis hingga kini. Jika ditotal, ada sekitar 400 pondok pesantren yang ada di kabupaten. Sedangkan madrasah diniyah, mencapai 1551 lembaga.

Banyaknya pesantren dan madrasah diniyah tersebut mendapat ruang tersendiri bagi Pemkab. Sebab itu, berbeda dengan struktur organisasi Dinas Pendidikan dI banyak daerah, di Kabupaten Pasuruan, terdapat satu bidang yang secara khusus concern terhadap pendidikan keagamaan. Yakni Bidang Perguruan Agama (Pergurag).

Tak hanya struktur organisasi di Dispendik. Pengakuan atas keberadaan lembaga pendidikan pesantren dan diniyah juga tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Serta, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. 

Bupati Pasuruan nonaktif Irsyad Yusuf mengatakan, Perda dan Perbup tersebut sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana, salah satu tujuan pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya, memiliki kedalaman spiritual.

Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang baik, mempunyai kecerdasaran, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Nah, demi mewujudkan tujuan pendidikan itu pula, pihaknya juga tidak bisa menutup mata dengan keberadaan lembaga pendidikan yang di masyarakat. Termasuk pesantren. Karena itu, sebagai salah satu produk kebudayaan, pesantren memiliki peran yang besar dalam membangun generasi bangsa. “Makanya, perda dan perbup ini ada agar ada sinergi antar pelaku pendidikan. Utamanya umum dengan pesantren,” jelasnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi mengemukakan, usaha untuk membangun sinergi itu setidaknya tercermin dalam beberapa pasal di perda-perbup tersebut. Salah satunya, kewajiban anak usia sekolah (wajar dikdas) untuk mengikuti pendidikan madin.

Dikatakannya, kewajiban untuk sekolah madin bagi wajar dikdas itu dibuat setelah mendengar masukan berbagai pihak. Menurutnya, berbagai persoalan kebangsaan, seperti maraknya peredaran narkoba, kenakalan remaja, bisa diatasi dengan kedalaman karakter yang kuat. Praktik pembelajaran oleh madin diharapkan bisa melahirkan pribadi-pribadi yang unggul serta berakhlakul karimah. Sebab, di madin, lanjut Iswahyudi, siswa memiliki kesempatan yang lebih untuk belajar ilmu agama.

Di sisi lain, keberadaan pesantren/madin juga merupakan sebuah warisan budaya yang harus terus dipertahankan. Apalagi, dari berbagai referensi, lembaga pendidikan dengan sistem pengajaran dan kurikulum yang khas itu sudah ada jauh hari sebelum sekolah-sekolah di lingkungan dispendik itu berdiri. 

Karena itu, sejalan dengan semangat tersebut, secara khusus Pemkab juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk operasional madin. Pada tahun lalu misalnya. Anggaran madin yang dialokasikan melalui pos bosda mencapai Rp 15,079 miliar. Angka tersebut belum termasuk bosda dari Pemprov yang jumlahnya kurang lebih sama.

Terpisah, Kepala sekolah SMPN 2 Gempol, Prapti mendukung kebijakan Pemkab yang mewajibkan peserta wajar dikdas untuk mengikuti madin. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pihaknya mewajibkan siswa yang mendaftar di lembaganya melampirkan surat keterangan dari lembaga madin dimana mereka belajar.  (*)

(br/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia