Sabtu, 22 Sep 2018
radarbromo
icon-featured
Liputan Khusus
Geliat Prostitusi di Kabupaten Probolinggo (1)

Ini 13 Titik Lokalisasi yang Masih Eksis Beroperasi

Sabtu, 31 Mar 2018 11:00 | editor : Radfan Faisal

prostitusi, psk, pekerja seks komersial, pelacur, kupu-kupu malam, wanita, tuna susila, perempuan malam, free sex, seks bebas, hiv, aids

TERCIDUK: Sejumlah PSK di Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces saat diamankan anggota Polres Probolinggo beberapa waktu lalu. (Dokumen)

PROBOLINGGO - Meski sudah memiliki Perda Nomor 5/2010 tentang Penertiban dan Penindakan Praktik Prostitusi, namun bisnis esek-esek di Kabupaten Probolinggo tetap eksis. Razia yang dilakukan Satpol PP dan juga kepolisian, tak cukup mampu membendung praktik haram prostitusi yang berkedok warung kopi.

Pemandangan aneh tersaji kala aparat kepolisian merazia warung remang-remang di pasir panjang Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/3) lalu. Yl, 32, yang berperan sebagai mucikari, kedapatan pingsan kala diamankan.

Tiba-tiba, ia lemas dan mendadak tak sadarkan diri. Tentu saja, pemandangan tersebut membuat polisi kaget. Polisi sempat menunggu perempuan asal Kecamatan Krucil itu siuman. Namun, Yl tetap tak sadar. Karena tak kunjung siuman, polisi kemudian membawanya menggunakan mobil. Saat itulah Yl kemudian sadar.

Pemandangan semacam ini jamak ditemui kala aparat melakukan razia ke sejumlah lokalisasi prostitusi. Ada yang berpura-pura pingsan, ada yang kabur hingga terlibat kejar-kejaran dengan petugas, namun sebagian lainnya memilih pasrah digelandang.

Razia demi razia terus digalakkan untuk meminimalisasi bisnis haram tersebut. Namun, hingga kini lokasi-lokasi tempat bertemunya PSK dengan pria hidung belang masih beroperasi. Seolah-olah razia yang dilakukan aparat tak memberi dampak apa-apa.

Seperti lokalisasi yang ada di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan. Selasa (20/3) lalu Satuan Sabhara Polres Probolinggo mengamankan 6 PSK di lokalisasi tersebut. Namun, saat media ini mendatangi lokalisasi tersebut pada Kamis (29/3) lalu, ternyata masih tetap beroperasi. Dan, wajah-wajah yang diamankan saat razia, kembali bekerja.

Di Kabupaten Probolinggo, total ada 13 titik lokalisasi yang tersebar di 7 kecamatan. Sejauh ini, Satpol PP dan kepolisian hanya fokus pada upaya untuk menekan jumlah PSK. Tidak terlihat upaya konkret dengan melakukan penutupan pada lokalisasi-lokalisasi tersebut.

Jika polisi masih bisa memberi sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring), lain halnya dengan Satpol PP. Aparat penegak perda itu hanya melakukan razia, untuk kemudian diserahkan pada Dinas Sosial (Dinsos) agar PSK mendapat pembinaan.

Padahal, dalam perda itu diatur penindakan bisa sampai ke ranah tindak pidana ringan (tipiring). Hanya saja, penindakan tipiring itu terkendala tidak adanya Penyidik PNS (PPNS). Beberapa tahun lalu, Satpol PP punya PPNS, tapi ternyata sudah dipindahtugaskan.

Hal itu dibenarkan Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi. “Pendekatan yang kami lakukan nonyustisi. Tidak diarahkan pada hukuman, tapi lebih pada pembinaan. Termasuk kerja sama dengan Dinsos dan Dinkes untuk tindak lanjutnya. Dinkes pemeriksaan HIV/AIDS dan Dinsos rehabilitasinya,” jelasnya.

Joko –sapaan akrabnya- tidak menampik masih maraknya praktik prostitusi di Kabupaten Probolinggo. Ia juga mengakui selama ini baru bisa melakukan razia. “Waktu dirazia, trennya (praktik prostitusi, Red) menurun. Selang lama tidak dirazia, kembali naik. Jadi, kami rutin melakukan razia,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD itu mengatakan, pada akhirnya lokalisasi tersebut memang harus ditutup. Namun, untuk saat ini pihaknya belum mampu. Menurut Joko, perlu ada pembicaraan dengan berbagai elemen. Mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, pemkab, sampai lini terkecil yakni kelurahan atau desa.

(br/mas/rf/rf/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia