Minggu, 18 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Kraksaan

Lantik Pj Bupati Probolinggo, Ini Pesan Gubernur Soekarwo

Rabu, 14 Mar 2018 07:19 | editor : Muhammad Fahmi

pelantikan, penetapan, pengukuhan, pj bupati, probolinggo, tjahjo widodo, soekarwo, pakde karwo

RESMI: Tjahjo Widodo menandatangani SK pengukuhan sebagai Pj Bupati Probolinggo di hadapan Gubernur Soekarwo dan disaksikan Mantan Bupati Tantri. (Humas Pemprov Jatim for Radar Bromo)

SURABAYA - Tjahjo Widodo, kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Baperwil) V Jember akhirnya resmi jadi Pj Bupati Probolinggo. Itu setelah ia dilantik Gubernur Jatim Soekarwo, Selasa (13/3).

Soekarwo berpesan, agar kebijakan Pj Bupati tidak bertentangan dengan rencana kegiatan pemerintah. Prosesi pengukuhan Pj Bupati itu digelar di Gedung Negara Grahadi.

Sejumlah pejabat hadir dalam pengukuhan itu. Di antaranya Sekdaprov Achmad Sukardi, pimpinan DPRD Jatim, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo, serta perwakilan jajaran forkopimda di empat kabupaten/kota tersebut.

Ya, tidak hanya untuk Kabupaten Probolinggo saja, gubernur juga melantik Pj di tiga daerah lainnya. Yakni, Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judianto yang menjabat Pj Bupati Sampang; IGN Indra S Ranuh dikukuhkan sebagai Pj Bupati Bangkalan; serta Asisten I Setdaprov Supriyanto mengisi posisi Bupati Bojonegoro.

Dalam pengukuhan itu, Soekarwo memberikan cukup banyak catatan terhadap Pj bupati yang dilantik. Salah satu yang paling diwanti-wanti adalah soal kebijakan.

“Saya minta para Pj melanjutkan program-program yang sudah dibuat di wilayah masing-masing,” katanya.

Orang nomor satu di Jatim itu melarang para Pj untuk membatalkan program maupun perjanjian yang sudah disusun.

“Mereka juga tidak boleh membuat kebijakan baru di luar rencana kegiatan pemerintah (RKP) yang sudah ada,” kata Soekarwo.

Demikian juga soal mutasi jabatan. Para Pj hanya bisa melakukan kebijakan tersebut jika mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Itu pun teknisnya juga tidak mudah. Sebab, tak hanya sekadar persetujuan, jumlah pergantian pun harus sesuai instruksi Kemendagri. ”Jika mutasi itu disetujui seratus, maka yang dimutasi harus seratus. Tak boleh melebihi,” katanya.

Selain itu, pejabat asal Madiun itu juga menginstruksikan pada keempat Pj itu untuk memberi prioritas terhadap pelayanan dasar. Terutama pendidikan, kesehatan, serta layanan publik.

Terkait pilkada, gubernur menekankan agar Pj memfasilitasi penyelenggaraan pilkada serentak. Termasuk juga menjaga netralitas PNS. Untuk itu, setelah dilantik, Pjs diminta untuk melakukan konsolidasi di internal, serta menjalin komunikasi dengan Forkopimda dan DPRD.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Anom Surahno mengatakan, Pj bupati bakal menduduki jabatannya maksimal selama setahun pasca dilantik.

“Sebab, mereka mengganti kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya. Sambil menunggu kepala daerah baru hasil pilkada,” katanya.

(br/jpk/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia