Sabtu, 22 Sep 2018
radarbromo
icon-featured
Probolinggo

Ini Alasan ASAP dan Organda Tolak Ojek Online di Probolinggo

Kamis, 10 Aug 2017 07:00 | editor : Muhammad Fahmi

Ini Alasan ASAP dan Organda Tolak Ojek Online di Probolinggo

(Ilustrasi)

MAYANGAN - Dua organisasi transportasi yakni Aliansi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) menolak keberadaan Go-Jek, layanan transportasi berbasis aplikasi. Alasannya, keberadaan Go-Jek mematikan angkutan kota (angkot) maupun angkutan masal lainnya.

Penolakan itu disampaikan ASAP dan Organda saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo dan Satlantas Polres Probolinggo Kota, Rabu (9/8). Dalam pertemuan yang digelar di kantor Dishub sekitar pukul 10.30 itu, mereka meminta agar pemkot melarang keberadaan ojek online.

Dalam rakor tersebut, De’er, ketua ASAP mengatakan, sebelum ada ojek online, peminat angkot menurun drastis. Apalagi jika kemudian ada ojek online. “Dari sekitar 200 angkutan yang beroperasi, kini tinggal sekitar 150 saja. Banyak yang tidak narik lantaran sepi penumpang. Itu, salah satunya dampak adanya Go-Jek ini,” terangnya. Tak hanya itu, ojek online menurutnya juga mematikan ojek konvensional.

Karena itu, ia meminta pemkot untuk melarang keberadaan ojek online. ASAP memberikan tenggat waktu 3 hari pada pemkot untuk menindaklanjuti permintaan itu. Jika tidak, ASAP mengancam akan melakukan sweeping pada pengemudi Go-Jek. “Kami siap jika harus dengan cara kekerasan,” katanya berapi-api.

Dodik, sekertaris ASAP mengatakan, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat ke Dishub maupun Polresta. Pertama pada tanggal 31 Juli, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus. “Jika tiga hari tidak ada tindakan, maka kita akan aksi turun jalan,” tegasnya.

Penolakan senada juga disampaikan Ketua Organda Kota Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso. Keberadaan Go-Jek, menurut mantan anggota DPRD itu, merugikan perusahaan angkutan umum. Sebab, persyaratan layanan transportasi berbasis aplikasi, tidak serumit perusahaan angkutan.

“Kami harus membayar dan mengurus persyaratan seperti uji kir dan sebagainya. Kalau Go-Jek, tak perlu mengurus itu semua. Padahal, kan sama untuk angkutan umum,” bebernya.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Alpo Gohan mengatakan, sesuai instruksi Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal, pihaknya akan menutup jaringan online-nya.

“Kita masih menunggu tindak lanjut ke depannya, sembari Kapolres akan menghubungi server pusat agar menutup jaringanya,” terangnya. Alpo Gohan satu suara soal dampak keberadaan Go-Jek tersebut. Menurutnya, keberadaan ojek online secara tidak langsung membunuh pengusaha angkutan.

Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi mengatakan, terkait permintaan ASAP dan Organda untuk melarang keberadaan ojek online, masih menunggu kebijakan Wali Kota Rukmini. Yang pasti, jika merujuk pada UU Lalu Lintas Nomor 22/2009, yang dimaksud angkutan umum hanya roda empat atau lebih. Sementara untuk ojek, ia tak menemukannya dalam aturan tersebut.

“Terkait dengan masalah itu, kami tidak menerima atau menolak adanya Go-Jek. Mengingat acuan yang kita pakai yakni UU Lalin. Kami akan menampung semua keluhan. Nantinya akan kami teruskan ke Ibu Wali Kota,” terangnya.

Sebelumnya, Sumadi mengaku sudah menerima pengaduan dari ASAP terkait keberadaan ojek online. Rencananya, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak Go-Jek. Namun, itu dilakukan setelah Dishub menyampaikan telaah pada wali kota. “Beberapa waktu lalu dari pihak Go-Jek mau audiensi kepada Bu Wali. Tetapi, karena belum ada waktu, jadi ditunda,” katanya.

Sementara itu, salah satu pengemudi Go-Jek yang dijumpai Jawa Pos Radar Bromo di halte Jalan Panglima Sudirman mengatakan, ia tak tahu jika keberadaan Go-Jek ditolak oleh pengemudi angkutan konvensional. “Saya kurang tau masalah itu,” kata pria yang enggan namanya dikoran ini.

Apalagi, dari pengelola Go-Jek sendiri, tak ada informasi mengenai hal itu. “Baiknya langsung saja ditanyakan ke kantor (Go-Jek) yang ada di ruko Jalan Panglima Sudirman,” katanya singkat.

Ketika Jawa Pos Radar Bromo mendatangi kantor Go-Jek, tak satu pun manajemen yang bisa ditemui. Menurut Saiful, sekuriti kantor, manajemen tengah istirahat. Ia meminta wartawan untuk datang sekitar pukul 13.00. Hanya saja, ketika didatangi kembali sekitar pukul 13.15, manajemen juga tak ada di kantor.

Meski begitu, Saiful mengaku jika persoalan terkait adanya penolakan ini, sudah diselesaikan. “Kalau detailnya saya kurang tahu. Tapi, atasan saya pernah bilang kalau masalah itu sudah diselesaikan,” terangnya.

(br/rpd/sid/mie/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia