Rabu, 18 Jul 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

37.588 Pemilih Belum Miliki E-KTP, KPU Datangi Dispendukcapil

Rabu, 21 Mar 2018 11:00 | editor : Muhammad Fahmi

kpu, kabupaten probolinggo, dispendukcapil

KLARIFIKASI: Suasana saat petugas KPU Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor dispenduk capil Kabupaten Probolinggo. (Istimewa)

KRAKSAAN - KPU Kabupaten Probolinggo, langsung mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3). Tujuannya, meminta database sekitar 37.588 jiwa pemilih potensial Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau non e-KTP.

KPU diwakili Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data Sugeng Harianto bersama sejumlah staf, datang ke kantor Dispenduk Capil. Mereka meminta database sesuai yang diajukan beberapa hari sebelumnya. Yaitu, 37.588 jiwa warga hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) yang non e-KTP. Mereka ini terancam tidak akan bisa ikut coblosan dalam Pilbup Kabupaten Probolinggo 2018.

Mereka semua, menurut Sugeng, adalah pemilih potensial non e-KTP. Ada yang sudah ikut perekaman e-KTP, tapi hanya mendapat surat keterangan (suket). Ada yang memiliki KTP lama dan ada yang tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali. Baik KTP, maupun kartu keluarga (KK).

”File sudah kami terima dari Dispenduk Capil. Tapi, masih belum kami buka isi file-nya. Dengan file itu, kami ingin memastikan warga yang benar-benar sudah punya suket sudah perekaman e-KTP,” jelasnya.

Rencananya, dikatakan Sugeng, hari ini pihaknya masih akan mengecek dan merekap lebih dulu file dari Dispenduk Capil. Berapa pemilih yang masuk database dan berapa yang belum.

Nantinya, pemilih yang tidak terdaftar di database Dispenduk Capil akan direkap dan didata per kecamatan. Selanjutnya, KPU akan menyerahkan data itu ke tiap kecamatan. Harapannya, kecamatan dapat menindaklanjuti dengan meminta desa untuk menfasilitasi penduduk tersebut mengurus identitas kependudukan.

”Kami belum tahu berapa pemilih yang tidak masuk database atau tidak memiliki NIK,” terangnya.

Di sisi lain, menurut Sugeng, daftar pemilih sementara (DPS) akan diumumkan dan ditempelkan pada Sabtu (24/3) di tempat-tempat strategis. Selanjutnya, selama 10 hari, pihaknya menunggu masukan dari masyarakat. Baru setelah itu dilakukan rekap kembali mulai tingkat desa sampai kabupaten.

”Jika pemilih tidak memiliki NIK itu masih tidak mengurus surat identitas kependudukan, maka tidak bisa masuk sebagai pemilih nantinya,” lanjutnya.

(br/mas/mie/mie/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia