Senin, 23 Jul 2018
radarbromo
icon featured
Kraksaan

Wow, DBHCT untuk Kabupaten Probolinggo Tembus Rp 50,8 Miliar

Jumat, 16 Mar 2018 11:30 | editor : Muhammad Fahmi

SOSIALISASI: Pemkab Proboliggo menyosialisasikan penggunakan DBHCT, di Paiton Resort, Kamis (15/3).

SOSIALISASI: Pemkab Proboliggo menyosialisasikan penggunakan DBHCT, di Paiton Resort, Kamis (15/3). (Arif Mashudi/ Radar Bromo)

PAITON-Sektor pertanian tembakau masih memiliki potensi besar. Sejauh ini, ada tujuh pabrik rokok yang berdiri di kabupaten dengan 24 kecamatan ini. 

Karenanya, wajar jika setiap tahun Kabupaten Probolinggo mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) lumayan besar. Tahun ini, Pemkab Probolinggo memperoleh DBHCT Rp 50.841.284.000.

Kamis (15/3), Pemkab Probolinggo menyosialisasikan terkait penggunaan DBHCT itu di Paiton Resort. Yakni, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017. 

“Dana cukai yang diterima sesuai PMK Nomor 222/2017, diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Kepala Bagian Administrasi Perekonomian di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Santoso.

Santoso mengatakan, seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari dana cukai, digunakan untuk membiayai program atau kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

“Kalau peraturan sebelumnya, dana bagi hasil cukai untuk pembangunan kota atau kabupaten. Tapi, dalam PMK terbaru ini diprioritaskan untuk mendukung pembiayaan JKN,” ujar pria yang juga kepala Sekretariat DBHCT itu.

Menurutnya, dalam pengelolaan DBHCT tahun ini, Pemkab Probolinggo membentuk tim manajemen untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. 

Anggaran DBHCT ini dialokasikan kepada 15 organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai pengelompokan penggunaan anggarannya.

Kelompok peningkatan kualitas bahan baku dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan kelompok pembinaan industri dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Sedangkan, kelompok pembinaan lingkungan sosial dilaksanakan antara lain oleh Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati, dan RSUD Tongas.

Ada juga kelompok sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Bagian Administrasi Perekonomian. Serta, kelompok pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan Satpol PP. 

“Setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah harus melaporkan pelaksanaan realisasi kegiatan kepada menteri keuangan melalui gubernur,” ujarnya. 

(br/mas/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia