Sabtu, 21 Jul 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Suasana Pilgub Tak Terasa di Kota Pasuruan, Ini Penyebabnya

Kamis, 08 Mar 2018 04:30 | editor : Fandi Armanto

saifullah yusuf, gus ipul, khofifah, indar parawansa, calon gubernur, jatim, jawa timur

DUA PASLON: Dua calon Gubernur Jatim yang akan bertarung di pilkada serentak. Sayang, gaung pilkada gubernur tak terasa di Kota Pasuruan. (Dok. Radar Bromo)

PASURUAN - Kampanye Pilkada serentak 2018 sudah dimulai pada 15 Februari di seluruh Indonesia. Namun, di Kota Pasuruan, suasana Pilkada tidak terasa sama sekali. Selain karena tidak ada pemilihan wali kota, di sini juga minim APK untuk Pilgub Jawa Timur.

Tim pemenangan dua pasangan calon (paslon) pun harus kelimpungan untuk mengenalkan calonnya. Sebab, hingga Rabu (7/3), Kota Pasuruan juga belum pernah dikunjungi paslon gubernur-wakil gubernur. Baik Saifullah Yusuf-Puti Sukarno, maupun Khofifah-Emil Dardak.

Seperti diungkapkan Machfudz Syafi’i, salah satu tim pemenangan paslon Saifullah Yusuf-Puti di Kota Pasuruan. Menurutnya, hingga kini APK dari KPU tidak kunjung jadi. Karena itu, untuk mengenalkan paslon melalui APK, jelas tidak bisa dilakukan.

Di sisi lain, pihaknya terpaksa harus menunggu APK dari KPU. Sebab, tim tidak diperbolehkan mencetak APK sendiri. Akibatnya, tidak ada APK untuk Pilgub, hingga saat ini.

“Akhirnya, gereget pilkada di Kota Pasuruan tidak terasa. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui, siapa saja calon yang akan berkompetisi di Pilgub Jatim,” beber lelaki yang pernah menjadi komisioner KPU itu.

Hal serupa diungkapkan Amidatus Sholihat, salah satu tim pemenangan paslon Khofifah-Emil Dardak. Menurut dia, ketiadaan APK ikut mempengaruhi pengenalan paslon.

“Sehingga, kami harus memakai cara lain untuk mengenalkan calon. Mulai dari mulut ke mulut atau kampanye lewat media sosial. Kalau hanya mengandalkan APK, kampanye tidak akan jalan,” beber Amidatus Sholihat.

Ketiadaan APK ini juga menjadi sorotan Panwaslih Kota Pasuruan. Anas Muslimin, salah satu komisioner Panwaslih mengatakan, bukan hanya APK saja belum terpasang. Alat peraga sosialisasi (APS) juga belum ada.

“Sehingga, suasana pesta demokrasi di Kota Pasuruan belum terasa. Mungkin, karena Kota Pasuruan tidak menggelar pilkada, tidak seperti daerah tetangga (Kabupaten Pasuruan dan Kota/Kabupaten Probolinggo), yang terbantu dengan gelaran pilkada di tempatnya,” beber Anas.

Keberadaan APK ini, lanjut Anas, sejatinya juga untuk membantu Panwaslih. Utamanya untuk memantaui APK liar yang bukan dari KPU.

“Kalau sudah ada APK resmi, kami jadi tahu, mana APK yang dibuat KPU atau bukan. Sehingga, kami bisa melepas APK yang liar,” beber lelaki berkacamata tersebut.

Belum adanya APK, diakui Royce Diana, komisioner KPU Kota Pasuruan Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik. Menurut Royce, belum adanya APK resmi tersebut lantaran ada keterlambatan penyerahan desain dari tim pemenangan masing-masing paslon ke KPU Provinsi. Desain APK inilah yang akan digunakan KPU Kota Pasuruan.

Sementara pencetakan APK butuh proses. Misalnya menunjuk siapa pencetaknya. “Tapi, kami sudah menerima desainnya. Dalam waktu dekat, tim pemenangan masing-masing paslon akan kami undang untuk approval. Ini untuk menyepakati, titik-titik mana saja yang akan dipasang APK,” beber wanita berhijab tersebut.

Nantinya, APK-APK itu akan dipasang oleh KPU, sesuai dengan kesepakatan dengan tim pemenangan. APK yang dipasang, juga harus sesuai desain resmi. “Tidak boleh ditambah atau dikurangi,” pungkas Royce.

(br/fun/fun/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia