Minggu, 22 Jul 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Satu Partai Pendukung Dicoret, Paslon Ini Kecewa Kinerja KPU

Kamis, 11 Jan 2018 05:55 | editor : Fandi Armanto

adjib, calon tunggal, pendaftaran calon, irsyad yusuf, gus irsyad, gus mujib, kpu, pilkada, pilbup pasuruan, pilkada serentak

MAKAN WAKTU: Paslon ADJIB dan pengusungnya menyerahkan berkas ke komisioner di kantor KPU, Rabu (10/1). (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL - Dengan dicoretnya Hanura, maka dukungan pasangan Irsyad Yusuf-Mujib Imron (ADJIB) tidak penuh 100 persen. Melainkan, 98 persen. Padahal sebelumnya, 9 partai politik (parpol) yang ada di parlemen, sudah seluruhnya memberikan rekomendasi untuk pasangan petahana ini. Namun karena perkara administrasi, satu partai harus dicoret.

Kekecewaan itu bahkan diungkapkan langsung oleh calon bupati paslon ADJIB, Irsyad Yusuf. Lelaki yang saat ini masih menjabat bupati itu sempat memprotes kebijakan KPU.

“Kami benar-benar kecewa dengan kinerja KPU. Kami berharap, KPU Kabupaten Pasuruan bisa mengevaluasi kinerjanya,” kata Irsyad Yusuf disela-sela pendaftaran tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Irsyad itu menganggap, pendaftaran di KPU Kabupaten Pasuruan merupakan yang terlama se-Indonesia. “Tahun lalu sangat cepat. Sekarang, berjam-jam proses pendaftarannya. Bisa dibilang KPU Kabupaten Pasuruan paling lama proses pendaftarannya se-Indonesia,” akunya.

Karena itu, Gus Irsyad dan Gus Mujib sampai meminta izin undur diri dan menyerahkan sepenuhnya pendaftaran tersebut pada liasion officer (LO), sekitar pukul 15.20 kemudian.

Rasa kecewa juga disampaikan Mawardi, ketua DPD PPP Kabupaten Pasuruan. Seharusnya, menurut Mawardi, KPU tidak kaku. Apalagi, pengurus Partai Hanura, menjalankan saran dan masukan KPU. “Tiba-tiba ada perubahan lagi. Kami berharap, KPU tidak kaku-kakuan,” sampainya.

Hal senada juga disampaikan juru bicara tim ADJIB, Sudiono Fauzan. Ia menganggap, apa yang dilakukan KPU lantaran ada perbedaan persepsi. Bahkan, masing-masing komisioner pandangannya juga berbeda-beda. Perbedaan tafsir itu, yang akhirnya membuat Hanura tidak bisa mengusung pasangan ADJIB.

“Harusnya sejak lama disampaikan. Kenapa baru pagi ini diputuskan? Terkait maksud instansi terkait itu. Padahal, Partai Hanura sudah berkali-kali konsultasi dan memenuhi persyaratan jauh-jauh hari. Apa tidak percaya kalau Pak Hermadi )ketua DPC Hanura Kabupaten Pasuruan) umrah?” katanya setengah bertanya.

Ketua DPD Partai Nasdem setempat, Joko Cahyono, tak mau ketinggalan menyoroti KPU. Bahkan, ia mewanti-wanti kalau kebijakan KPU itu bisa diperkarakan. Karenanya, ia meminta KPU membuat berita acara terkait pencoretan tersebut. “Kami minta dibuatkan berita acara. Karena itu menjadi dasar kami juga,” akunya.

Sorotan demi sorotan itu, tak membuat KPU Kabupaten Pasuruan berubah sikap. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Winaryo Sujoko mengaku, kalau apa yang dilakukannya sesuai dengan aturan. Tanda tangan berkas itu, harus diisi ketua dan sekretaris partai.

Ketua dan sekretaris partai juga harus hadir saat pendaftaran. Terkecuali sedang bepergian, seperti menjalankan umrah. Namun, untuk melakukan perjalanan umrah itu, harus disertai dengan bukti dari imigrasi.

“Kami sudah konsultasi ke KPU pusat. Dalam bimtek memang surat keterangan bisa dikeluarkan biro perjalanan umrah. Tapi, ada revisi dan harus mendapat surat dari imigrasi, bukan biro perjalanan umrah,” urainya.

Winaryo menambahkan, secara umum, paslon ADJIB sudah memenuhi persyaratan. Karena melebihi 20 persen atau 10 kursi di legislatif. Hanya saja, pencalonan itu tidak bisa didukung 100 persen partai. Sebab, Partai Hanura tidak bisa memenuhi persyaratan.

“Secara substansi sudah terpenuhi. Karena 98 persen partai memberikan dukungan. Namun, mereka maunya kan 100 persen. Itu, yang menyulitkan hingga terjadi diskusi panjang,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, paslon tunggal ADJIB menyerahkan berkas ke KPU. Petugas KPU kemudian melakukan verifikasi. Saat itulah, muncul persoalan yang berujung pada perdebatan. Perdebatan bermula dari berkas persyaratan dukungan yang ternyata tidak ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Hermadi. Melainkan, oleh Wakil Ketua Sujarwanto.

Pihak KPU beralasan, hal itu tidak sesuai pasal 42 Peraturan KPU Nomor 3/2017. Berkas itu harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Tidak hanya itu, KPU juga menganggap Partai Hanura tidak mengindahkan aturan yang tertuang pada pasal 39 ayat 5. Yakni, soal ketidakhadiran Hermadi dalam pendaftaran tersebut.

Padahal, kehadiran ketua partai, menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Terkecuali berhalangan, seperti karena bepergian. Itu pun, harus dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.

(br/one/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia