KANIGARAN, Radar Bromo - Seluruh perangkat daerah di Kota Probolinggo diminta untuk memaparkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah ini dilakukan, sebagai upaya Wali Kota Probolinggo, untuk untuk menyelaraskan program prioritas seluruh perangkat daerah dengan indikator kinerja utama (IKU) Kota Probolinggo.
Di tahun 2027, Pemkot menargetkan PAD (pendapatan asli daerah) yang diproyeksikan naik 25 persen.
Namun, harus tetap memperhatikan belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemaparan RKPD oleh perangkat daerah berlangsung selama tiga hari, dimulai Senin (2/3) hingga Rabu kemarin (4/3) di Kantor Walkota.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin mengatakan, rencana kerja tahun 2027 masih memerlukan pendalaman agar seluruh program benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan di masyarakat.
Karena itu, pihaknya meminta pada semua perangkat daerah untuk memaparkan masing-masing RKPD tahun 2027.
“Nanti masih perlu pendalaman. Kita ingin nanti betul-betul program-program kita ke depan itu berupa program yang problem solving ya. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di kota ini. Sehingga nanti tahun demi tahun indikator-indikator kerja utama ini makin meningkat,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan, indikator kinerja utama (IKU) harus menjadi peta dasar dalam perencanaan pembangunan.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (year of school), harapan lama sekolah, serta Angka Harapan Hidup yang menjadi target utama sektor kesehatan.
Salah satu indikator layanan kesehatan, yakni ketersediaan puskesmas di setiap kelurahan.
Saat ini masih dibutuhkan tambahan enam puskesmas pembantu, yang tentu harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan medis.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo mengatakan, forum pemaparan RKPD 2026 oleh seluruh perangkat daerah, menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan fiskal 2027 yang diselaraskan dengan roadmap pembangunan daerah.
Sebab, perencanaan anggaran harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, dengan tetap mengacu pada tema besar pembangunan tahun 2027.
Yakni penguatan infrastruktur perkotaan dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berupaya mensinergikan antara aspirasi masyarakat, masukan legislatif, dan prioritas pembangunan daerah. Tema 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sebagai daya ungkit kesejahteraan,” ujarnya.
Pj Sekda mengakui adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi. Termasuk target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik hingga 25 persen dari PAD 2026 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 256 miliar.
Namun, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Melalui pendekatan perencanaan berbasis data dan indikator kinerja utama, Pemerintah Kota Probolinggo optimis program-program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita memang punya target peningkatan PAD yang cukup progresif. Tapi di sisi lain ada mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan yang juga harus kita penuhi. Jadi perlu perencanaan yang cermat agar semuanya tetap selaras,” jelasnya. (mas/one)
Editor : Jawanto Arifin