alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Sekdakot Probolinggo: Pejabat Tak Dapat Insentif Covid

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah pejabat teras di Kota Probolinggo, masuk dalam struktural Satgas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo. Meski mendapatkan tugas tambahan, mereka dipastikan tidak mendapatkan insentif.

Sekda Pemkot Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, sejumlah pejabat yang menjadi bagian dalam Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo tidak mendapatkan insentif. Yang memperoleh hanya sejumlah petugas. Terutama tenaga kesehatan (nakes) dan sejumlah petugas pengamanan.

“Yang mendapatkan uang transport petugas Satpol PP dan beberapa petugas pengamanan lainnya. Sementara, untuk insentif hanya nakes, tim tracing, dan petugas vaksin,” jelasnya, Senin (30/8).

Dengan demikian, kata Ninik, sejumlah pejabat tidak mendapatkan insentif. Termasuk Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abdin sebagai ketua Satgas. “Dinkes P2KB saja yang dapat hanya tim tracing dan tim vaksinasi. Kepala dinas, kepala bidang, atau di luar itu tidak dapat,” jelasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, ada 179 nakes di Kota Probolinggo yang mendapatkan insentif karena perannya menangani pasien Covid-19. Baik mereka yang bertugas di rumah sakit maupun di puskesmas.

Di antaranya, 99 nakes bertugas di RSUD dr. Mohamad Saleh dan 80 nakes di puskesmas atau di lingkungan Dinkes P2KB Kota Probolinggo. Sebanyak 99 nakes di RSUD itu terdiri atas 11 dokter spesialis, 8 dokter umum, 54 perawat, 4 bidan, 6 orang radiografer, 14 orang analis kesehatan, serta 2 orang ahli gizi.

Duit yang diterima para nakes per bulan tidak sama. Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. “Dokter spesialis mendapatkan Rp 15 juta dan dokter umum Rp 10 juta. Sedangkan, bidan dan perawat dijatah Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta,” jelas Rini.

Sempat beredar kabar ada kepala daerah di Jawa Timur yang mendapatkan insentif Covid-19. Tugasnya sebagai pengarah tim pemakaman pasien penderita korona diganjar Rp 100.000 per pemakaman. Hasilnya, honor untuk Juni-Juli saja bisa mencapai Rp 70 juta. Tergantung banyaknya pasien yang meninggal dunia. (rpd/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah pejabat teras di Kota Probolinggo, masuk dalam struktural Satgas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo. Meski mendapatkan tugas tambahan, mereka dipastikan tidak mendapatkan insentif.

Sekda Pemkot Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, sejumlah pejabat yang menjadi bagian dalam Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo tidak mendapatkan insentif. Yang memperoleh hanya sejumlah petugas. Terutama tenaga kesehatan (nakes) dan sejumlah petugas pengamanan.

“Yang mendapatkan uang transport petugas Satpol PP dan beberapa petugas pengamanan lainnya. Sementara, untuk insentif hanya nakes, tim tracing, dan petugas vaksin,” jelasnya, Senin (30/8).

Dengan demikian, kata Ninik, sejumlah pejabat tidak mendapatkan insentif. Termasuk Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abdin sebagai ketua Satgas. “Dinkes P2KB saja yang dapat hanya tim tracing dan tim vaksinasi. Kepala dinas, kepala bidang, atau di luar itu tidak dapat,” jelasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, ada 179 nakes di Kota Probolinggo yang mendapatkan insentif karena perannya menangani pasien Covid-19. Baik mereka yang bertugas di rumah sakit maupun di puskesmas.

Di antaranya, 99 nakes bertugas di RSUD dr. Mohamad Saleh dan 80 nakes di puskesmas atau di lingkungan Dinkes P2KB Kota Probolinggo. Sebanyak 99 nakes di RSUD itu terdiri atas 11 dokter spesialis, 8 dokter umum, 54 perawat, 4 bidan, 6 orang radiografer, 14 orang analis kesehatan, serta 2 orang ahli gizi.

Duit yang diterima para nakes per bulan tidak sama. Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. “Dokter spesialis mendapatkan Rp 15 juta dan dokter umum Rp 10 juta. Sedangkan, bidan dan perawat dijatah Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta,” jelas Rini.

Sempat beredar kabar ada kepala daerah di Jawa Timur yang mendapatkan insentif Covid-19. Tugasnya sebagai pengarah tim pemakaman pasien penderita korona diganjar Rp 100.000 per pemakaman. Hasilnya, honor untuk Juni-Juli saja bisa mencapai Rp 70 juta. Tergantung banyaknya pasien yang meninggal dunia. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/