alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

PMI Kota Probolinggo Terancam Dibekukan, Begini Kata Sekda

KANIGARAN, Radar Bromo – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur me-warning PMI Kota Probolinggo untuk segera menggelar musyawarah PMI. Jika tidak, PMI Kota Probolinggo bisa dibekukan.

Peringatan ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani wakil Ketua PMI Jatim Soebagyo, tertanggal 8 Maret 2021. Dalam surat itu disebutkan, Plt Ketua PMI Kota Probolinggo memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan Musyawarah PMI. Kepengurusan yang tidak melakukan musyawarah selambat-lambatnya 3 bulan setelah kepengurusan berakhir, maka bisa dibekukan oleh pengurus satu tingkat di atasnya.

Plt Ketua PMI Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, belum diadakannya musyawarah PMI pada 2020, karena terkendala pandemi Covid-19. Karenanya, ada keterbatasan untuk menggelar pertemuan. “Tahun ini kami masih mencocokkan waktu dengan PMI Provinsi. Sudah berkomunikasi,” ujarnya.

Disinggung target pelaksanaan musyawarah PMI, mantan kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, ini menyatakan akan segera digelar. Namun, ia belum bisa memastikan tanggalnya. “Kami sudah merencanakan Februari kemarin, tetapi masih belum ada kecocokan tanggal,” ujarnya.

Adanya peringatan dari PMI Provinsi Jawa Timur, ini mendapatkan perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Syaiful Rohman. Ia mendorong pengurus PMI Kota Proboliggo untuk segera melakukan musyawarah. Serta, jangan sampai PMI tidak bisa melakukan tugasnya karena struktur pengurus definitif kosong.

“Kalau kosong sejak 2019 kan sudah cukup lama. Segera harus dilakukan pengisian. Apalagi fungsi PMI sangat penting bagi masyarakat. PMI adalah lembaga sosial yang salah satunya membantu dalam penanganan bencana alam. Termasuk untuk kebutuhan transfusi darah. Masyarakat banyak terbantu di PMI. Jangan sampai PMI dibekukan,” ujarnya. (put/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur me-warning PMI Kota Probolinggo untuk segera menggelar musyawarah PMI. Jika tidak, PMI Kota Probolinggo bisa dibekukan.

Peringatan ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani wakil Ketua PMI Jatim Soebagyo, tertanggal 8 Maret 2021. Dalam surat itu disebutkan, Plt Ketua PMI Kota Probolinggo memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan Musyawarah PMI. Kepengurusan yang tidak melakukan musyawarah selambat-lambatnya 3 bulan setelah kepengurusan berakhir, maka bisa dibekukan oleh pengurus satu tingkat di atasnya.

Plt Ketua PMI Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, belum diadakannya musyawarah PMI pada 2020, karena terkendala pandemi Covid-19. Karenanya, ada keterbatasan untuk menggelar pertemuan. “Tahun ini kami masih mencocokkan waktu dengan PMI Provinsi. Sudah berkomunikasi,” ujarnya.

Disinggung target pelaksanaan musyawarah PMI, mantan kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, ini menyatakan akan segera digelar. Namun, ia belum bisa memastikan tanggalnya. “Kami sudah merencanakan Februari kemarin, tetapi masih belum ada kecocokan tanggal,” ujarnya.

Adanya peringatan dari PMI Provinsi Jawa Timur, ini mendapatkan perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Syaiful Rohman. Ia mendorong pengurus PMI Kota Proboliggo untuk segera melakukan musyawarah. Serta, jangan sampai PMI tidak bisa melakukan tugasnya karena struktur pengurus definitif kosong.

“Kalau kosong sejak 2019 kan sudah cukup lama. Segera harus dilakukan pengisian. Apalagi fungsi PMI sangat penting bagi masyarakat. PMI adalah lembaga sosial yang salah satunya membantu dalam penanganan bencana alam. Termasuk untuk kebutuhan transfusi darah. Masyarakat banyak terbantu di PMI. Jangan sampai PMI dibekukan,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/