alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Monday, 15 August 2022

Polemik Zonasi dalam PPDB Kota Probolinggo, Ini Kata Dewan Pendidikan

MAYANGAN, Radar Bromo-Keluhan sejumlah orang tua karena sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat atensi dari Dewan Pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Eko Wahyono meminta masyarakat memilih sekolah yang ada.

Eko menjelaskan, pagu SMP Negeri memang tidak sebanding dengan lulusan SD. Namun, itu sebenarnya bukanlah masalah. Siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri bisa memilih sekolah swasta.

Sebab, tidak ada bedanya kualitas pembelajaran di sekolah negeri dengan sekolah swasta. Justru, selama ini sekolah swasta sering mengalami kekurangan murid. Padahal, guru dan fasilitas yang dimiliki tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Tingginya pagu SD dibanding SMP itu bukan masalah. Kalau tidak bisa masuk di sekolah negeri, ya bisa di sekolah swasta. Kualitasnya tidak kalah baik dengan sekolah negeri,” ungkapnya.

Jika memaksa SMP Negeri menambah pagu, maka akan terjadi kondisi yang tidak ideal. Karena guru di sekolah negeri semakin berkurang setiap tahunnya.

Tahun ini saja, di SD negeri ada 60 guru yang akan pensiun. Sementara data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ada 57 guru PNS yang purnatugas.

Selama ini, permasalahan yang terjadi di sekolah swasta itu jumlah murid tidak pernah memenuhi ketentuan rombongan belajar (rombel). Akibatnya, sekolah swasta sering kesulitan menyerap BOS dari pusat karena sering kekurangan murid.

MAYANGAN, Radar Bromo-Keluhan sejumlah orang tua karena sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat atensi dari Dewan Pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Eko Wahyono meminta masyarakat memilih sekolah yang ada.

Eko menjelaskan, pagu SMP Negeri memang tidak sebanding dengan lulusan SD. Namun, itu sebenarnya bukanlah masalah. Siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri bisa memilih sekolah swasta.

Sebab, tidak ada bedanya kualitas pembelajaran di sekolah negeri dengan sekolah swasta. Justru, selama ini sekolah swasta sering mengalami kekurangan murid. Padahal, guru dan fasilitas yang dimiliki tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Tingginya pagu SD dibanding SMP itu bukan masalah. Kalau tidak bisa masuk di sekolah negeri, ya bisa di sekolah swasta. Kualitasnya tidak kalah baik dengan sekolah negeri,” ungkapnya.

Jika memaksa SMP Negeri menambah pagu, maka akan terjadi kondisi yang tidak ideal. Karena guru di sekolah negeri semakin berkurang setiap tahunnya.

Tahun ini saja, di SD negeri ada 60 guru yang akan pensiun. Sementara data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ada 57 guru PNS yang purnatugas.

Selama ini, permasalahan yang terjadi di sekolah swasta itu jumlah murid tidak pernah memenuhi ketentuan rombongan belajar (rombel). Akibatnya, sekolah swasta sering kesulitan menyerap BOS dari pusat karena sering kekurangan murid.

MOST READ

BERITA TERBARU

/