alexametrics
26 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Terganjal Aturan Baru, Rencana Lelang Proyek Revitalisasi MPP Molor

MAYANGAN, Radar Bromo – Revitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, molor dari target. Pemkot berencana melakukan proses lelang proyek pertengahan bulan ini, urung. Alasannya, ada aturan baru dari Pemerintah Pusat.

Plt Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi mengatakan, rencana revitalisasi MPP baru tahap review. Karena itu, target lelang agar bisa dilakukan pada bulan ini gagal.

“Sama seperti proyek revitalisasi alun-alun. Kami masih menyesuaikan dengan aturan dari Permen-PUPR Nomor 1/2022. Jadi, lelang belum bisa dilakukan,” ungkapnya.

Rahman menjelaskan, berbeda dengan revitalisasi alun-alun, aturan baru ini tidak akan berpengaruh terhadap rencana pengerjaan fisiknya. Sesuai rencana, renovasi mencakup seluruh areal gedung. Bagian atap gedung ini akan direhab karena mulai lapuk.

Namun, anggaran paling besar digunakan untuk pembangunan dua kantor. Rp 3 miliar di antaranya digunakan untuk pembangunan kantor layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kantor layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kami masih menunggu tahap review selesai. Soalnya di aturan yang baru ini pajak naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Sehingga rencana anggaran biaya menyesuaikan aturan ini,” jelas Rahman. (riz/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Revitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, molor dari target. Pemkot berencana melakukan proses lelang proyek pertengahan bulan ini, urung. Alasannya, ada aturan baru dari Pemerintah Pusat.

Plt Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi mengatakan, rencana revitalisasi MPP baru tahap review. Karena itu, target lelang agar bisa dilakukan pada bulan ini gagal.

“Sama seperti proyek revitalisasi alun-alun. Kami masih menyesuaikan dengan aturan dari Permen-PUPR Nomor 1/2022. Jadi, lelang belum bisa dilakukan,” ungkapnya.

Rahman menjelaskan, berbeda dengan revitalisasi alun-alun, aturan baru ini tidak akan berpengaruh terhadap rencana pengerjaan fisiknya. Sesuai rencana, renovasi mencakup seluruh areal gedung. Bagian atap gedung ini akan direhab karena mulai lapuk.

Namun, anggaran paling besar digunakan untuk pembangunan dua kantor. Rp 3 miliar di antaranya digunakan untuk pembangunan kantor layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kantor layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kami masih menunggu tahap review selesai. Soalnya di aturan yang baru ini pajak naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Sehingga rencana anggaran biaya menyesuaikan aturan ini,” jelas Rahman. (riz/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/