Sabtu, 30 Maret 2024

Tingkat Kecurangan PPDB Meningkat Karena Perubahan Ini

- Rabu, 29 Juni 2022 | 11:33 WIB
KECEWA: Deby, salah satu orang tua siswa menunjukkan skor jarak rumah dan sekolah. Anaknya tidak diterima di tiga SMP negeri di Kota Probolinggo, meski jaak rumah dan sekolah ada yang dekat. (Foto: Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)
KECEWA: Deby, salah satu orang tua siswa menunjukkan skor jarak rumah dan sekolah. Anaknya tidak diterima di tiga SMP negeri di Kota Probolinggo, meski jaak rumah dan sekolah ada yang dekat. (Foto: Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

PROBOLINGGO, Radar Bromo - Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Termasuk soal sistem aplikasi. Alhasil Disdikbud menilai, tingkat kecurangan pendaftaran PPDB pada tahun ini meningkat hingga 50 persen.

Hal itu lantaran proses pendaftaran yang dilakukan bisa di manapun. Sementara pada tahun sebelumnya, orang tua yang hendak mendaftar masih harus menggunakan data dari Dukcapil lewat KIA (kartu identitas anak). Namun pada tahun ini ada perubahan. Mengingat terkait dengan masalah data, masing masing kementerian harus memiliki data masing-masing.

Seperti yang diterangkan Kabid Pendidikan Dasar (Pendas) Disdikbud Kota Probolinggo Siti Romlah. Di tahun sebelumnya, data masih bisa diimput melalui KIA. Nah, data KIA dari Dukcapil tidak bisa dibohongi. Sementara untuk tahun ini, semua pendaftaran bisa mendaftar di posisi manapun. Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak sekolah agar anaknya bisa lolos.

“Hal inilaih yang membuat banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan. Jadi misalnya rumahnya jauh. Pada saat hendak mengimput data untuk pendaftaran, si pendaftar posisinya ia berada di sekitar sekolah atau dekat dengan sekolahnya,” terang Siti Romlah, Selasa (28/6) pagi.

Pada tahapan selanjutnya ada tahapan verifikasi yang dilaukan secara manual. Lantaran pada tahapan verifikasi dilakukan secara manual, maka bisa kongkalikong dengan pihak sekolah.

“Untuk mengatasi persoalan ini, makanya kami juga ada jadwal uji publik. Sehingga ketika ditemukan adanya tindakan tersebut, kami dapat segera bertindak untuk membatalkan si pendaftar yang curang. Namun pada tahapan uji publik yang sudah dilakukan pada tanggal 20-23 Juni, tidak ada yang melapor. Baru ketika sudah ditutup pendaftarannya, ada beberapa yang ke sini (Disdikbud, Red) untuk melapor,” terangnya.



Akibat hal tersebut, maka hampir 50 persen kecurangan yang terjadi. Oleh karenanya saat ini tim operator dan verifikator tengah melakukan verivikasi keabsahan data. Karena ini dilakukan secara manual, maka tim menelpon dan menghubungi satu satu orang.

“Makanya saat ini tim sangat sibuk. Sebab harus menghubungi satu-satu per orangnya. Nah jika separo dari jumlah pagu sebanyak 2.208, maka setidaknya yang harus dihubungi seribu orang sekian. Dengan kemampuan jumlah tim, maka pastinya ada satu dua yang bisa lolos dari verifikasi ini. Makanya kami saat ini sedang sibuk untuk meminimalisir dampak itu,” tutur Romlah. (rpd/fun)

Editor: Jawanto Arifin

Tags

Terkini

Parsel Lebaran Mulai Dijajakan, Segini Harganya

Sabtu, 30 Maret 2024 | 09:25 WIB
X