alexametrics
29.8 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Besok Bacakan Putusan Praperadilan Eks Kepala UPT Pasar Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Selangkah lagi, sidang praperadilan Mantan Kepala UPT Pasar Probolinggo M. Arif Billah, klimaks. Rabu (28/4), telah digelar persidangan pembacaan kesimpulan. Hasilnya, kedua belak pihak tetap mempertahankan argumennya.

Kuasa hukum Arif, SW Djando Gadohoka mengatakan, surat penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum dan cacat prosedural. Karenanya, batal demi hukum. Karena pemohon kini ditahan, pihaknya meminta termohon segera mengeluarkan pemohon setelah putusan dibacakan.

Termohon mengajukan bukti surat dan bukti ahli yang semuanya tidak mempunya nilai pembuktian. Karena bukti yang dimaksud tidak mempunya nilai pembuktian sesuai syarat-syarat limitatif seperti diatur dalam pasal 184 dan pasal 186 tentang Keterangan Ahli maupun pasal 187 huruf a KUHP.

“Sehingga, ditarik kesimpulan, bahwa termohon tidak mampu atau tidak dapat membuktitkan kebenaran dalil jawaban dan dupliknya. Baik secara formil maupun materilnya, sehingga mengakibatkan penetapan tersangka atau pemohon cacat hukum yang selanjutnya batal demi hukum,” ujar Djando.

Namun, Kasi Intel Kejaksaan Kota Probolinggo Benny Bryandono berpandangan berbeda. Menurutnya, termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010. Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Serta, UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP. Maupun perundang-undangan yang lain. Serta, selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Poin selanjutnya, kata Benny, Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/2016 telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara terhadap perkara tindak pidana korupsi (tipikor), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor.

Yakni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, penyidik, akuntan publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain. “Termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran marteriil dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” jelas Benny.

Persidangan yang dipimpim Sylvia Yudhiastika, berlangsung singkat. Sekitar lima menit. Terhitung mulai pukul 13.25. Kedua belah pihak hanya menyerahkan berkas kesimpulan masing-masing kepada hakim. Selanjutnya, sidang putusan akan digelar Jumat (30/4), pukul 13.00. (rpd/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Selangkah lagi, sidang praperadilan Mantan Kepala UPT Pasar Probolinggo M. Arif Billah, klimaks. Rabu (28/4), telah digelar persidangan pembacaan kesimpulan. Hasilnya, kedua belak pihak tetap mempertahankan argumennya.

Kuasa hukum Arif, SW Djando Gadohoka mengatakan, surat penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum dan cacat prosedural. Karenanya, batal demi hukum. Karena pemohon kini ditahan, pihaknya meminta termohon segera mengeluarkan pemohon setelah putusan dibacakan.

Termohon mengajukan bukti surat dan bukti ahli yang semuanya tidak mempunya nilai pembuktian. Karena bukti yang dimaksud tidak mempunya nilai pembuktian sesuai syarat-syarat limitatif seperti diatur dalam pasal 184 dan pasal 186 tentang Keterangan Ahli maupun pasal 187 huruf a KUHP.

“Sehingga, ditarik kesimpulan, bahwa termohon tidak mampu atau tidak dapat membuktitkan kebenaran dalil jawaban dan dupliknya. Baik secara formil maupun materilnya, sehingga mengakibatkan penetapan tersangka atau pemohon cacat hukum yang selanjutnya batal demi hukum,” ujar Djando.

Namun, Kasi Intel Kejaksaan Kota Probolinggo Benny Bryandono berpandangan berbeda. Menurutnya, termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010. Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Serta, UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP. Maupun perundang-undangan yang lain. Serta, selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Poin selanjutnya, kata Benny, Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/2016 telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara terhadap perkara tindak pidana korupsi (tipikor), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor.

Yakni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, penyidik, akuntan publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain. “Termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran marteriil dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” jelas Benny.

Persidangan yang dipimpim Sylvia Yudhiastika, berlangsung singkat. Sekitar lima menit. Terhitung mulai pukul 13.25. Kedua belah pihak hanya menyerahkan berkas kesimpulan masing-masing kepada hakim. Selanjutnya, sidang putusan akan digelar Jumat (30/4), pukul 13.00. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/