alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

365 Perusahaan di Kota Probolinggo Nunggak BPJS Ketenagakerjaan

KANIGARAN, Radar Bromo – Sebanyak 365 perusahaan di Kota Probolinggo dilaporkan tidak membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja menjadi korban. Sebab, bantuan sosial tunai (BST) bagi pekerja tidak bisa dibayarkan.

Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Kamis (28/1) bersama tiga OPD Pemkot Probolinggo. Yaitu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK); Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; serta Bappeda Litbang.

“Ada 365 perusahaan di Kota Probolinggo yang dilaporkan tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan. Tujuh perusahaan telah kita ambil sampel dan tujuh perusahaan itu belum membayar premi,” ujar Muhammad Sulhan, kepala Bidang Hubungan Industrial di DPMPTSPTK.

Sulhan menjelaskan, salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial tunai bagi pekerja adalah perusahaan rutin membayarkan premi karyawannya. Tidak ada tunggakan pembayaran premi. Selain itu, karyawan dipastikan tidak memiliki tunggakan kredit atau pinjaman.

“Kebijakan karyawan tidak memiliki tunggakan kredit diterapkan tujuannya agar bantuan sosial tunai ini bisa benar-benar digunakan untuk modal usaha. Bukan untuk membayar tunggakan kreditnya,” katanya.

Dilanjutkan Sulhan, dari tujuh perusahaan yang mengunggak iuran ini semuanya memiliki kesamaan masalah. Yaitu, turunnya omzet selama pandemi Covid-19. Sehingga, kesulitan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya.

Plt Kepala DPMPTSPTK Kota Probolinggo Fatchur Rozi menjelaskan, jadwal pencairan bantuan sosial tunai bagi karyawan tidak sama. Bahkan, karyawan dalam satu perusahaan bisa berbeda-beda.

“Kami sebenarnya sudah mengajukan permintaan data untuk pencairan BST ini ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun tidak bisa karena pencairan dilakukan oleh pusat langsung,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Agus Rianto meminta agar DPMPTSPTK segera menindaklanjuti tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di 365 perusahaan di kota. “Akhirnya saya tahu dari sini, ada sopir bus yang mengeluh tidak mendapat BST bagi pekerja. Ternyata penyebabnya karena perusahaan tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

“Kami meminta kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti laporan tunggakan premi ini. Sebab, membuat pekerja tidak bisa mendapat bantuan sosial tunai,” terangnya. (put/hn)

KANIGARAN, Radar Bromo – Sebanyak 365 perusahaan di Kota Probolinggo dilaporkan tidak membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja menjadi korban. Sebab, bantuan sosial tunai (BST) bagi pekerja tidak bisa dibayarkan.

Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Kamis (28/1) bersama tiga OPD Pemkot Probolinggo. Yaitu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK); Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; serta Bappeda Litbang.

“Ada 365 perusahaan di Kota Probolinggo yang dilaporkan tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan. Tujuh perusahaan telah kita ambil sampel dan tujuh perusahaan itu belum membayar premi,” ujar Muhammad Sulhan, kepala Bidang Hubungan Industrial di DPMPTSPTK.

Sulhan menjelaskan, salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial tunai bagi pekerja adalah perusahaan rutin membayarkan premi karyawannya. Tidak ada tunggakan pembayaran premi. Selain itu, karyawan dipastikan tidak memiliki tunggakan kredit atau pinjaman.

“Kebijakan karyawan tidak memiliki tunggakan kredit diterapkan tujuannya agar bantuan sosial tunai ini bisa benar-benar digunakan untuk modal usaha. Bukan untuk membayar tunggakan kreditnya,” katanya.

Dilanjutkan Sulhan, dari tujuh perusahaan yang mengunggak iuran ini semuanya memiliki kesamaan masalah. Yaitu, turunnya omzet selama pandemi Covid-19. Sehingga, kesulitan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya.

Plt Kepala DPMPTSPTK Kota Probolinggo Fatchur Rozi menjelaskan, jadwal pencairan bantuan sosial tunai bagi karyawan tidak sama. Bahkan, karyawan dalam satu perusahaan bisa berbeda-beda.

“Kami sebenarnya sudah mengajukan permintaan data untuk pencairan BST ini ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun tidak bisa karena pencairan dilakukan oleh pusat langsung,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Agus Rianto meminta agar DPMPTSPTK segera menindaklanjuti tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di 365 perusahaan di kota. “Akhirnya saya tahu dari sini, ada sopir bus yang mengeluh tidak mendapat BST bagi pekerja. Ternyata penyebabnya karena perusahaan tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

“Kami meminta kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti laporan tunggakan premi ini. Sebab, membuat pekerja tidak bisa mendapat bantuan sosial tunai,” terangnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/