alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Pemkot Probolinggo Siap Hadapi Gugatan PTUN soal Pencopotan Tutang

MAYANGAN, Radar Bromo – Jawaban Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas laporan Tutang Heru Aribowo tentang pencopotan dirinya memang sudah turun pada 22 Oktober 2020. Laporan itu pun ditembuskan pada lima pihak.

Salah satunya, Wali Kota Probolinggo. Namun, Sekda Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati menegaskan, pihaknya belum membaca jawaban KASN terkait pengaduan Tutang itu.

Kesibukan membuatnya belum memeriksa surat-surat yang masuk. Termasuk surat tentang jawaban KASN itu. “Saat ini saya belum tahu soal itu. Saya masih belum membaca surat-surat yang masuk,” terangnya.

Meski demikian, Ninik mengaku siap dengan proses selanjutnya. Yaitu, gugatan ke PTUN dari pihak Tutang. Kepala Baperjakat Kota Probolinggo ini memastikan siap untuk menghadapi gugatan tersebut. “Sudah siap untuk menghadapi gugatan,” ujarnya.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati saat dikonfirmasi mengaku baru tahu bahwa rekomendasi KASN adalah menguatkan SK Wali Kota. Maka pihaknya menurutnya menunggu sikap Tutang.

“Jika begitu, maka kami menunggu dari pihak kuasa hukum Pak Tutang. Apakah mengajukan gugatan atau tidak. Jika sudah puas dengan putusan itu, maka bisa tidak menggugat. Tapi kalau akan menggugat ke PTUN ya silahkan,” ujarnya.

Apalagi ada batas waktu untuk pengajuan gugatan ke PTUN, yaitu sampai 5 November 2020. Batas waktu ini terhitung 90 hari sejak dikeluarkannya SK pembebastugasan Tutang.

“Jika sampai 5 November tidak mengajukan gugatan ke PTUN, maka gugur kesempatan untuk mengugat. Karena ada batas waktu 90 hari untuk menggugat atas SK itu terhitung sejak dikeluarkan SK,” terangnya.

Jika ada gugatan ke PTUN menurut Titik, pihaknya akan menunggu rilis dari PTUN. “Kami juga akan menggandeng jaksa pengacara negara untuk mendampingi,” tambahnya. (put/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Jawaban Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas laporan Tutang Heru Aribowo tentang pencopotan dirinya memang sudah turun pada 22 Oktober 2020. Laporan itu pun ditembuskan pada lima pihak.

Salah satunya, Wali Kota Probolinggo. Namun, Sekda Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati menegaskan, pihaknya belum membaca jawaban KASN terkait pengaduan Tutang itu.

Kesibukan membuatnya belum memeriksa surat-surat yang masuk. Termasuk surat tentang jawaban KASN itu. “Saat ini saya belum tahu soal itu. Saya masih belum membaca surat-surat yang masuk,” terangnya.

Meski demikian, Ninik mengaku siap dengan proses selanjutnya. Yaitu, gugatan ke PTUN dari pihak Tutang. Kepala Baperjakat Kota Probolinggo ini memastikan siap untuk menghadapi gugatan tersebut. “Sudah siap untuk menghadapi gugatan,” ujarnya.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati saat dikonfirmasi mengaku baru tahu bahwa rekomendasi KASN adalah menguatkan SK Wali Kota. Maka pihaknya menurutnya menunggu sikap Tutang.

“Jika begitu, maka kami menunggu dari pihak kuasa hukum Pak Tutang. Apakah mengajukan gugatan atau tidak. Jika sudah puas dengan putusan itu, maka bisa tidak menggugat. Tapi kalau akan menggugat ke PTUN ya silahkan,” ujarnya.

Apalagi ada batas waktu untuk pengajuan gugatan ke PTUN, yaitu sampai 5 November 2020. Batas waktu ini terhitung 90 hari sejak dikeluarkannya SK pembebastugasan Tutang.

“Jika sampai 5 November tidak mengajukan gugatan ke PTUN, maka gugur kesempatan untuk mengugat. Karena ada batas waktu 90 hari untuk menggugat atas SK itu terhitung sejak dikeluarkan SK,” terangnya.

Jika ada gugatan ke PTUN menurut Titik, pihaknya akan menunggu rilis dari PTUN. “Kami juga akan menggandeng jaksa pengacara negara untuk mendampingi,” tambahnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/