alexametrics
29C
Probolinggo
Tuesday, 26 January 2021

Ini Jawaban KASN soal Pencopotan Tutang dari Staf Ahli Wali Kota

KANIGARAN, Radar Bromo – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya menjawab laporan Tutang Heru Aribowo atas pencopotan dirinya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Hasilnya, KASN menyebut pencopotan Tutang dari jabatannya sudah sesuai prosedur.

Jawaban itu disampaikan KASN pada Tutang melalui surat Nomor R-3213/KASN/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dengan tembusan pada lima pihak. Yaitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara; Gubernur Jawa Timur dan terakhir, tembusan pada Wali Kota Probolinggo.

Surat KASN itu, terdiri atas sembilan lembar. Sementara jawaban KASN atas laporan Tutang ditulis dalam lembar kedelapan dan kesembilan. Ada tiga jawaban penting yang disampaikan KASN melalui surat itu.

Pertama, Wali Kota Probolinggo mempunyai wewenang melakukan pemberhentian/pembebasan jabatan terhadap ASN. Sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, pembebasan jabatan dari Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada saudara Tutang Heru Aribowo prosesnya telah sesuai secara prosedur. Sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dan ketiga, secara substansi SK Wali Kota Probolinggo nomor 821.2/382/425.203/2020 tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pemberhentian Tutang Heru Aribowo dari jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik telah sesuai dengan objek keputusan.

Jawaban KASN itu diberikan setelah melakukan klarifikasi pada sejumlah pihak dalam kasus ini. Dalam surat tersebut, KASN menyebut ada beberapa pihak yang diklarifikasi.

Antara lain, Tutang sendiri sebagai pihak yang melapor. Lalu dari Pemkot Probolinggo, yaitu Inspektur Tartib Gunawan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Gogol Sudjarwo. Selain itu, KASN juga mengklarifikasi Izzah Afkarina selaku sekretaris pribadi staf ahli wali kota. Izzah diklarifikasi karena memiliki tugas memproses surat masuk untuk disampaikan pada staf ahli wali kota, dan surat keluar dalam bentuk telaah/nota dinas.

Selain klarifikasi, KASN juga menggunakan sumber lain dalam klarifikasi itu. Yaitu, rekaman pemeriksaan tim pemeriksa Pemkot Probolinggo pada Tutang. Dan data yang bersumber dari Inspektorat Pemkot Probolinggo.

Saat ditanya mengenai jawaban KASN itu, Tutang mengarahkan untuk mengonfirmasi tim kuasa hukumnya. “Monggo langsung ke Pak Hasmoko saja untuk konfirmasi,” ujarnya dalam pesan singkat.

Jawa Pos Radar Bromo pun mengonfirmasi jawaban KASN pada Mustaji, salah satu tim kuasa hukum Tutang. Namun, Mustadi menjawab bahwa pihaknya belum menerima surat jawaban dari KASN tersebut.

“Kami belum menerima surat jawaban tersebut. Jika memang betul rekomendasi KASN memperkuat SK Wali Kota, maka kami akan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya kemarin (27/10).

Bahkan jika rekomendasi KASN tersebut menguatkan Tutang, menurutnya pihaknya tetap mengajukan gugatan ke PTUN. Tujuannya untuk menguatkan bahwa memang ada kesalahan dalam pembebasan jabatan itu.

“Rencana besok (hari ini-red) kami akan memasukkan gugatan ke PTUN Surabaya,” terangnya.

Mustaji memastikan, dokumen untuk pengajuan gugatan ke PTUN sudah siap. Saat disinggung apakah akan melampirkan rekomendasi dari KASN, Mustaji menjawab tidak. “Tidak akan dilampirkan,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tutang Heru Aribowo diberhentikan dari jabatannya sebagai staf ahli wali kota. Dia lantas ditempatkan sebagai staf Kecamatan Kedopok.

Tutang pun melawan pencopotan dirinya. Melalui tim kuasa hukumnya, dia melapor pada KASN atas pencopotan itu. Dan melalui PTUN, dia menggugat SK Wali Kota ke PTUN. Gugatan itu sempat ditarik untuk dilakukan perbaikan dokumen sambil menunggu turunnya rekomendasi dari KASN. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU