alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Bawaslu Probolinggo Usulkan Perubahan Kewenangan Penindakan Pemilu

MAYANGAN, Radar Bromo – Bawaslu Kota Probolinggo mengusulkan perubahan kewenangan dalam penindakan pemilu. Sebab, kewenangan Bawaslu saat ini dalam penindakan pemilu sangat terbatas.

Hal ini diungkapkan Azam Fikri, ketua Bawaslu Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kewenangan Bawaslu untuk memeriksa perkara pemilu sangat terbatas. Di antaranya, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memanggil para pihak yang beperkara.

Saat akan memeriksa pihak-pihak yang beperkara, Bawaslu hanya punya kewenangan mengundang untuk klarifikasi. Karena sifatnya undangan, maka mereka yang diundang bisa tidak datang.

Dengan kondisi seperti itu, tidak semua pihak yang diundang datang. Padahal, klarifikasi dari mereka yang diundang, penting didengar oleh Bawaslu.

Hal ini menurutnya, kadang menyulitkan Bawaslu untuk memeriksa sebuah perkara. Karena itu, Bawaslu mengusulkan perubahan kewenangan dalam kondisi ini.

Usulan itu disampaikan pada Bawaslu Jawa Timur saat acara evaluasi sentra Gakkumdu Jawa Timur di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Solusinya adalah Bawaslu harus memiliki kewenangan melakukan panggilan paksa,” ujarnya.

Selain masalah kewenangan yang terbatas, waktu untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu juga sangat terbatas. Jika melewati batas waktu yang diatur dalam UU Pemilu, maka otomatis kasus dugaan pelanggaran pemilu itu gugur.

Di sisi lain, menurut Azam, ada Bawaslu di kabupaten/kota lain tidak memiliki koordinator divisi yang berlatar belakang pendidikan hukum. Ini pun bisa menjadi kendala.

“Menjadi kendala saat harus melakukan proses persidangan pelanggaran pemilu. Karena harus tahu tata cara persidangan. Kalau di Bawaslu Kota Probolinggo, tidak ada masalah. Ada yang berlatar belakang pendidikan hukum yaitu Pak Samsun,” ujarnya. (put/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Bawaslu Kota Probolinggo mengusulkan perubahan kewenangan dalam penindakan pemilu. Sebab, kewenangan Bawaslu saat ini dalam penindakan pemilu sangat terbatas.

Hal ini diungkapkan Azam Fikri, ketua Bawaslu Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kewenangan Bawaslu untuk memeriksa perkara pemilu sangat terbatas. Di antaranya, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memanggil para pihak yang beperkara.

Saat akan memeriksa pihak-pihak yang beperkara, Bawaslu hanya punya kewenangan mengundang untuk klarifikasi. Karena sifatnya undangan, maka mereka yang diundang bisa tidak datang.

Dengan kondisi seperti itu, tidak semua pihak yang diundang datang. Padahal, klarifikasi dari mereka yang diundang, penting didengar oleh Bawaslu.

Hal ini menurutnya, kadang menyulitkan Bawaslu untuk memeriksa sebuah perkara. Karena itu, Bawaslu mengusulkan perubahan kewenangan dalam kondisi ini.

Usulan itu disampaikan pada Bawaslu Jawa Timur saat acara evaluasi sentra Gakkumdu Jawa Timur di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Solusinya adalah Bawaslu harus memiliki kewenangan melakukan panggilan paksa,” ujarnya.

Selain masalah kewenangan yang terbatas, waktu untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu juga sangat terbatas. Jika melewati batas waktu yang diatur dalam UU Pemilu, maka otomatis kasus dugaan pelanggaran pemilu itu gugur.

Di sisi lain, menurut Azam, ada Bawaslu di kabupaten/kota lain tidak memiliki koordinator divisi yang berlatar belakang pendidikan hukum. Ini pun bisa menjadi kendala.

“Menjadi kendala saat harus melakukan proses persidangan pelanggaran pemilu. Karena harus tahu tata cara persidangan. Kalau di Bawaslu Kota Probolinggo, tidak ada masalah. Ada yang berlatar belakang pendidikan hukum yaitu Pak Samsun,” ujarnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/