Tujuh Bulan, Ada 248 Janda-Duda Baru di Kota Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Jumlah janda di Kota Probolinggo, terus bertambah. Tahun ini, hingga Juli 2020, sudah ada 248 janda dan duda baru. Mereka telah dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Probolinggo.

Sampai Juli 2020, ada 365 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo. Jumlah ini masih lebih sedikit dibanding sepanjang tahun sebelumnya yang mencapai 700 lebih perkara.

Humas Pengadilan Agama Probolinggo Badrul Jamal mengatakan, kasus perceraian yang masuk Pengadilan Agama Probolinggo, mulai Januari-Juli 2020 ada 365 kasus. Meliputi 120 Cerai talak dan 245 cerai gugat. “Jumlah perkara ini yang diterima Pengadilan Agaman Probolinggo, mulai awal Januari hingga akhir Juli tahun ini,” katanya.

Dari total 365 khusus kasus perceraian, 248 di antaranya sudah diputus. Karenanya, tahun ini sudah ada 248 janda dan duda baru. Ratusan perkara yang sudah diputus itu meliputi 95 cerai talak dan 189 cerai gugat.

“Didominasi cerai gugat. Dengan persoalan mayoritas masalah kebutuhan ekonomi. Si pria tidak lagi memberikan nafkah kepada si perempuan. Akibatnya, muncullah perkara baru. Misalkan adanya orang ketiga, sering tengkar, dan lain sebagainya,” jelas Badrul.

Selain itu, kata Badrul, sesuai marwah Pengadilan Agama, pihaknya juga mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Maka, saat dilakukan cerai pihak perempuan bisa mengajukan hak. Selain itu, saat masa idah pihak laki-laki juga wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

“Misalkan sudah setahun si pria tidak memberikan nafkah, sehingga si perempuan mencari nafkah sendiri. Kemudian, masa idah selama tiga kali haid, nafkah perempuan ini juga masih ditanggung si pria. Jadi, misalkan saat si perempuan mengajukan haknya minta Rp 100 juta, sah-sah saja. Dengan ketentuan si pria mampu dan sepakat,” jelasnya.

“Bahkan dalam suatu perkara, ada si perempuan meminta Honda Jazz kepada si pria dan disanggupi, karena dari orang yang mampu,” tambah Badrul.

Menurutnya, terkait hak si perempuan, juga melihat dari sejumlah faktor. Seperti, pekerjaan dan kemampuan laki-lakinya dan unsur rasionalisasi. “Tidak mungkin misalkan si pria bilang tidak mampu dan tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada si perempuan pada masa iddah, tetapi si pria punya kebun sawit, misalkan. Di sinilah hakim yang bertindak,” ujar Badrul. (rpd/rud)