DPRD Kota Probolinggo Kembali Soroti Infrastruktur Rusak

SIDAK: Anggota komisi III DPRD Kota Probolinggo saat meninjau salah satu proyek infrastruktur yang rusak, Rabu (27/5). (Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN, Radar Bromo – Komisi III DPRD Kota Probolinggo tak henti-hentinya menyoroti rusaknya sejumlah infrastruktur di Kota Probolinggo. Rabu (27/5), mereka kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait infrastruktur rusak.

Namun, sebelum sidak, sejumlah anggota Komisi III mendatangi kantor Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo. Di sana, mereka ditemui langsung Kepala PUPR-Perkim Agus Hartadi. Mereka pun membahas sejumlah persoalan infrastruktur yang kerusakannya semakin parah. Seperti sejumlah jalan perkotaan. Di antaranya, Jalan Basuki Rahmad; Jalan A. Yani; Jalan Brantas; dan beberapa lainnya. Serta, gorong-gorong depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto kembali menyinggung langkah Pemkot terkait perbaikan infrastruktur. Mengingat, sejumlah proyek yang telah ada pemenang tendernya harus mandek, karena adanya refocusing anggaran. Termasuk, proyek yang anggarannya tidak terlalu besar.

“Perbaikan jalan yang nilainya tidak terlalu besar dananya dikepras dan digunakan untuk refocusing penanganan Covid-19. Padahal, jika jalannya bagus, masyarakat akan menerima dampaknya secara langsung. Jika dibandingkan dengan pembangunan jembatan rumah sakit baru yang mencapai sekitar Rp 1,2 miliar, jika sudah selesai tidak bisa dimanfaatkan orang banyak. Okelah sesuai visi-misi itu juga penting, tapi saat seperti ini seharusnya bisa memilah mana yang paling urgen,” ujarnya.

Anggota Komisi III Heri Poniman menambahkan, pada saat pembahasan anggaran ada dana swakelola yang mencapai sekitar Rp 800 juta. Ia pun mempertanyakan peruntukannya. Menurutnya, anggaran itu bisa digunakan untuk menambal sulam jalan yang rusak.

“Dana swakelola tersebut dipakai untuk apa? Jangan-jangan juga sudah habis untuk refocusing. Padahal, dana itu bisa digunakan untuk tambal sulam serta perbaikan yang sifatnya mendesak,” ujarnya.

Mendapati itu, Kepala Dinas PUPR-Perkim Agus Hartadi mengatakan, dalam hal ini bukan dalam tahap membandingkan antara proses pembangunan jembatan rumah sakit baru dengan perbaikan jalan rusak. “Saya hanya tukang. Yang punya kebijakan itu atasan. Jadi, saya bukan dalam rangka membandingkan,” ujarnya usai menemui sejumlah anggota Komisi III.

Menurutnya, untuk dana swakelola juga terkena imbas refocusing anggaran. Namun, masih ada sisa sekitar Rp 500 juta. Tetapi, belum bisa digunakan lantaran masih dalam tahapan refocusing.

“Saat ini sesuai arahan Pusat kami sedang fokus refocusing anggaran. Ada beberapa tahapanya dan itu ada timnya sendiri. Saya bukan dalam tahap kapasitas penganggaran refocusing tersebut. Selain itu, pemerintah saat ini juga terus melaporkan dana refocusing yang masih belum rampung. Kapan rampungnya, saya juga tidak tahu, mengingat itu bukan wewenang saya,” jelas Agus.

Ia mengaku akan terus berupaya agar dapat segera memperbaiki sejumlah jalan yang rusak. “Nanti akan kami laporkan ke Wali Kota dan saya akan upayakan untuk bisa melakukan perbaikan,” ujarnya. (rpd/rud)