alexametrics
24.7 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

67 Armada Bus Karyawan KTI, Baru 17 Berizin; Vendor Dinilai Tak Serius

KANIGARAN, Radar Bromo– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Probolinggo membahas perizinan vendor angkutan karyawan PT KTI sempat memanas. Vendor dinilai tidak serius mengurus perizinan. Sementara, PT KTI tidak tegas menindak vendor yang belum berizin.

Rapat itu sendiri berlangsung selama 3 jam di kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo 27, Kamis (27/1). Empat vendor yang menyediakan angkutan karyawan untuk PT KTI diundang semua. Yaitu, PT Pranata Jaya Abadi, PT Kapinis, PT Surya Gemilang Mansurin (SGM), dan PT Sumber Harapan Cemerlang (SHC). Termasuk PT KTI, Satlantas Polresta Probolinggo, dan Dishub setempat.

RDP memanas saat Komisi II mengetahui bahwa ternyata ada total 67 angkutan karyawan yang disediakan empat vendor. Namun, baru 17 armada yang berizin. Sisanya sebanyak 50 armada belum berizin.

Kontan saja Komisi II menanyakan kendala keempat vendor dalam mengurus perizinan. Namun, jawaban yang disampaikan vendor dinilai kurang masuk akal. Sehingga membuat kondisi memanas.

Salah satunya tentang persyaratan internal atau kerja sama pemanfaatan angkutan karyawan antara user dalam hal ini PT KTI dengan vendor. KTI menyebut, persyaratan kerja sama empat vendor sudah lengkap. Sementara Dishub menyebut, baru dua dari empat vendor yang sudah berizin. Yaitu, PT Pranata Jaya Abadi dan PT Surya Gemilang Mansurin.

Itu pun tidak semua angkutan milik dua vendor itu sudah berizin. PT Pranata Jaya Abadi misalnya, memiliki 25 angkutan. Namun, yang sudah berizin baru 14. Lalu, PT Surya Gemilang Mansurin punya 15 angkutan. Dan baru tiga yang sudah berizin.

Ketua Komisi II Sibro Malisi pun merasa aneh dengan fakta yang ada. Sebab, KTI menyebut persyaratan internal empat vendor sudah lengkap. Sementara Dishub mengatakan sebaliknya.

Sibro menyebut, harusnya syarat internal atau syarat khusus diberikan saat vendor sudah melengkapi syarat umum. Syarat umum yang dimaksud yaitu, syarat yang sudah diatur dalam Permen Nomor 117. Sehingga izin bisa keluar.

“Misalnya untuk kendaraan angkutan umum nontrayek seperti angkutan karyawan ini pelatnya harus kuning. Maka, itu harus jadi syarat mutlak yang dipenuhi. Makanya, kalau KTI bilang sudah memenuhi syarat internal, apa dasar pembuatan syaratnya? Harusnya syarat internal diambil atau mengacu pada perundangan yang ada,” kata Sibro, Kamis (27/1) siang.

Dia juga menyoroti izin Online Single Submission (OSS) dua vendor yang belum juga selesai. Padahal, izin OSS bisa dilakukan dari rumah dan lima menit selesai. Asalkan, semua syarat sudah terpenuhi. Namun, yang terjadi sejak tahun 2018, vendor selalu beralasan terkendala perizinan.

“Sebelum jadi anggota dewan, saya ini pendamping OSS. Jadi jangan berbohong atau mencari-cari alasan. Izin OSS bahkan bisa dilakukan dari rumah dan lima menit selesai. Dengan catatan semua persyaratan terpenuhi,” tuturnya.

Sibro bahkan bertaruh akan berhenti sebagai anggota dewan, bila pernyataannya salah. “Kenapa saya berani mempertaruhkan jabatan saya, karena saya paham betul alur dan prosesnya. Kalau izin tidak kunjung terbit, berarti persyaratan tidak terpenuhi. Bahkan sepertinya tidak serius dan tidak ada niatan untuk mengurus izin,” lanjut Sibro.

Sibro juga menyoroti manajemen KTI. Menurutnya, bila syarat yang ditetapkan KTI sesuai dengan peraturan perundangan, maka vendor pasti akan mengikuti. Termasuk, melengkapi izin yang menjadi syaratnya.

“Sebetulnya mudah saja mengatasi ini. PT KTI tinggal menggunakan bus yang berizin dan untuk sementara bus atau vendor yang tak berizin dihentikan. Sesuai kesepakatan sebelumnya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah. Bila pihaknya saklek menerapkan regulasi, bisa saja seluruh angkutan karyawan PT KTI yang tak berizin dihentikan operasinya. Namun, hal itu tidak dilakukan karena mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan, dan kamtimbas.

“Kami bisa saja mengandangkan angkutan karyawan dari PT KTI yang tidak berizin. Tapi kan ada pertimbangan lain. Misalnya dampak sosial yang diberikan. Karyawan KTI nantinya keleleran. Perekonomian juga akan macet, khususnya bagi vendor,” terangnya.

KANIGARAN, Radar Bromo– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Probolinggo membahas perizinan vendor angkutan karyawan PT KTI sempat memanas. Vendor dinilai tidak serius mengurus perizinan. Sementara, PT KTI tidak tegas menindak vendor yang belum berizin.

Rapat itu sendiri berlangsung selama 3 jam di kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo 27, Kamis (27/1). Empat vendor yang menyediakan angkutan karyawan untuk PT KTI diundang semua. Yaitu, PT Pranata Jaya Abadi, PT Kapinis, PT Surya Gemilang Mansurin (SGM), dan PT Sumber Harapan Cemerlang (SHC). Termasuk PT KTI, Satlantas Polresta Probolinggo, dan Dishub setempat.

RDP memanas saat Komisi II mengetahui bahwa ternyata ada total 67 angkutan karyawan yang disediakan empat vendor. Namun, baru 17 armada yang berizin. Sisanya sebanyak 50 armada belum berizin.

Kontan saja Komisi II menanyakan kendala keempat vendor dalam mengurus perizinan. Namun, jawaban yang disampaikan vendor dinilai kurang masuk akal. Sehingga membuat kondisi memanas.

Salah satunya tentang persyaratan internal atau kerja sama pemanfaatan angkutan karyawan antara user dalam hal ini PT KTI dengan vendor. KTI menyebut, persyaratan kerja sama empat vendor sudah lengkap. Sementara Dishub menyebut, baru dua dari empat vendor yang sudah berizin. Yaitu, PT Pranata Jaya Abadi dan PT Surya Gemilang Mansurin.

Itu pun tidak semua angkutan milik dua vendor itu sudah berizin. PT Pranata Jaya Abadi misalnya, memiliki 25 angkutan. Namun, yang sudah berizin baru 14. Lalu, PT Surya Gemilang Mansurin punya 15 angkutan. Dan baru tiga yang sudah berizin.

Ketua Komisi II Sibro Malisi pun merasa aneh dengan fakta yang ada. Sebab, KTI menyebut persyaratan internal empat vendor sudah lengkap. Sementara Dishub mengatakan sebaliknya.

Sibro menyebut, harusnya syarat internal atau syarat khusus diberikan saat vendor sudah melengkapi syarat umum. Syarat umum yang dimaksud yaitu, syarat yang sudah diatur dalam Permen Nomor 117. Sehingga izin bisa keluar.

“Misalnya untuk kendaraan angkutan umum nontrayek seperti angkutan karyawan ini pelatnya harus kuning. Maka, itu harus jadi syarat mutlak yang dipenuhi. Makanya, kalau KTI bilang sudah memenuhi syarat internal, apa dasar pembuatan syaratnya? Harusnya syarat internal diambil atau mengacu pada perundangan yang ada,” kata Sibro, Kamis (27/1) siang.

Dia juga menyoroti izin Online Single Submission (OSS) dua vendor yang belum juga selesai. Padahal, izin OSS bisa dilakukan dari rumah dan lima menit selesai. Asalkan, semua syarat sudah terpenuhi. Namun, yang terjadi sejak tahun 2018, vendor selalu beralasan terkendala perizinan.

“Sebelum jadi anggota dewan, saya ini pendamping OSS. Jadi jangan berbohong atau mencari-cari alasan. Izin OSS bahkan bisa dilakukan dari rumah dan lima menit selesai. Dengan catatan semua persyaratan terpenuhi,” tuturnya.

Sibro bahkan bertaruh akan berhenti sebagai anggota dewan, bila pernyataannya salah. “Kenapa saya berani mempertaruhkan jabatan saya, karena saya paham betul alur dan prosesnya. Kalau izin tidak kunjung terbit, berarti persyaratan tidak terpenuhi. Bahkan sepertinya tidak serius dan tidak ada niatan untuk mengurus izin,” lanjut Sibro.

Sibro juga menyoroti manajemen KTI. Menurutnya, bila syarat yang ditetapkan KTI sesuai dengan peraturan perundangan, maka vendor pasti akan mengikuti. Termasuk, melengkapi izin yang menjadi syaratnya.

“Sebetulnya mudah saja mengatasi ini. PT KTI tinggal menggunakan bus yang berizin dan untuk sementara bus atau vendor yang tak berizin dihentikan. Sesuai kesepakatan sebelumnya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah. Bila pihaknya saklek menerapkan regulasi, bisa saja seluruh angkutan karyawan PT KTI yang tak berizin dihentikan operasinya. Namun, hal itu tidak dilakukan karena mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan, dan kamtimbas.

“Kami bisa saja mengandangkan angkutan karyawan dari PT KTI yang tidak berizin. Tapi kan ada pertimbangan lain. Misalnya dampak sosial yang diberikan. Karyawan KTI nantinya keleleran. Perekonomian juga akan macet, khususnya bagi vendor,” terangnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/