alexametrics
25.8 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Kantor Bawaslu Kota Probolinggo Masih Ngontrak

MAYANGAN, Radar Bromo – Harapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo untuk memiliki kantor definitif, sepertinya masih sulit terealisasi. Sebab, untuk mendapatkan pinjam pakai kantor milik Pemkot Probolinggo maupun lembaga negara di Kota Probolinggo, belum ada titik terang. Karenanya, kini tetap ngontrak.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, Bawaslu telah lama bersurat kepada pemkot untuk meminjam gedung sebagai kantor definitif. “Bahkan, jika mendapatkan lahan aset, kami siap mengajukan anggaran ke Bawaslu RI untuk pembangunannya. Saat ini di Jawa Timur, ada dua daerah Bawaslu yang tidak punya kantor definitif. Bawaslu Kota Probolinggo dan Gresik, yang masih sewa,” ujarnya.

Terhitung sejak menjadi badan tetap, Bawaslu telah dua kali mengontrak bangunan. Pertama di Jalan Ahmad Yani dan kedua di Jalan dr. Mohamad Saleh. “Untuk sewa ini berasal dari anggaran Bawaslu. Di lokasi Jalan Ahmad Yani, itu sewa Rp 144 juta per tahun dengan pajak kontrak 10 persen. Sedangkan, di lokasi ini Rp 96 juta per tahun, termasuk pajak kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah kendala dengan tidak adanya kantor definitif. Salah satunya, membuat alamat untuk bersurat kantor Bawaslu juga kerap berubah. Menyesuaikan tempat lokasi baru.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Bagian Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Achmad Wahyudi membenarkan belum ada tindak lanjut terkait masalah kantor Bawaslu.

“Saat ini memang belum ada langkah terkait surat Bawaslu. Yang diajukan Bawaslu adalah pinjam pakai tanah dan bangunan dan surat ditujukan kepada Bapak Wali Kota. Tapi sampai saat ini belum ada petunjuk atau disposisi. Kami juga tidak bisa melangkah tanpa disposisi,” ujarnya. (put/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Harapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo untuk memiliki kantor definitif, sepertinya masih sulit terealisasi. Sebab, untuk mendapatkan pinjam pakai kantor milik Pemkot Probolinggo maupun lembaga negara di Kota Probolinggo, belum ada titik terang. Karenanya, kini tetap ngontrak.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, Bawaslu telah lama bersurat kepada pemkot untuk meminjam gedung sebagai kantor definitif. “Bahkan, jika mendapatkan lahan aset, kami siap mengajukan anggaran ke Bawaslu RI untuk pembangunannya. Saat ini di Jawa Timur, ada dua daerah Bawaslu yang tidak punya kantor definitif. Bawaslu Kota Probolinggo dan Gresik, yang masih sewa,” ujarnya.

Terhitung sejak menjadi badan tetap, Bawaslu telah dua kali mengontrak bangunan. Pertama di Jalan Ahmad Yani dan kedua di Jalan dr. Mohamad Saleh. “Untuk sewa ini berasal dari anggaran Bawaslu. Di lokasi Jalan Ahmad Yani, itu sewa Rp 144 juta per tahun dengan pajak kontrak 10 persen. Sedangkan, di lokasi ini Rp 96 juta per tahun, termasuk pajak kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah kendala dengan tidak adanya kantor definitif. Salah satunya, membuat alamat untuk bersurat kantor Bawaslu juga kerap berubah. Menyesuaikan tempat lokasi baru.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Bagian Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Achmad Wahyudi membenarkan belum ada tindak lanjut terkait masalah kantor Bawaslu.

“Saat ini memang belum ada langkah terkait surat Bawaslu. Yang diajukan Bawaslu adalah pinjam pakai tanah dan bangunan dan surat ditujukan kepada Bapak Wali Kota. Tapi sampai saat ini belum ada petunjuk atau disposisi. Kami juga tidak bisa melangkah tanpa disposisi,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/