Selama Desember-Januari, Bawaslu Temukan Puluhan APK Melanggar

PROBOLINGGO – Selama periode Desember 2018-Januari 2019, Bawaslu Kota Probolinggo telah mengidentifikasi 39 alat peraga kampanye (APK) melanggar peraturan pemasangan yang telah diatur oleh KPU. Pelanggaran APK masih merupakan pelanggaran yang dominan dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Pelanggaran pemasangan APK masih dominan. Sampai Januari ada 39 APK yang teridentifikasi melanggar peraturan pemasangan APK,” ujar Samsun Ninilouw, koordinator Divisi Penindakan, Bawaslu Kota Probolinggo beberapa waktu lalu.

Sebelum dilakukan penurunan APK, Bawaslu akan menyurati terlebih dahulu partai politik terkait keberadaan APK yang dinilai melanggar peraturan. Beberapa bentuk pelanggaran APK yang ditemui Bawaslu seperti penempatan APK di lokasi yang dilarang. Seperti Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Soekarno-Hatta.

Selain itu, juga ada pelanggaran lokasi pemasangan APK di fasilitas umum yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Seperti di pemakaman umum, taman, serta fasilitas pendidikan. “Masih banyaknya pelanggaran ini mungkin tidak lepas karena sanksinya juga ringan. Hanya berupa sanksi peringatan serta APK diturunkan,” ujarnya.

Meskipun dari segi sanksi terbilang ringan, secara nominal penurunan APK juga merugikan caleg. Pasalnya, untuk pembuatan APK itu bukan hal yang murah.      “Satu APK itu biaya pembuatannya bisa sampai Rp 300 ribu. Jika yang diturunkan itu ada 5, maka paling tidak ada kehilangan biaya sebesar Rp 1,5 juta,” ujarnya. (put/fun)