alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Pemkab Probolinggo Ajukan 21 Raperda, Dibahas Tahun Depan

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo, memiliki cukup banyak rancangan peraturan daerah (perda) yang perlu segera dibahas bersama DPRD. Senin (26/10), Pemkab mengajukan 21 raperda untuk dibahas tahun depan.

Kemarin, eksekutif menjelaskan sejumlah raperda itu kepada legislatif di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Satu persatu dari 21 yang diajukan diterangkan. Dari 21 raperda itu, diketahui ada 15 raperda yang menjadi prioritas dan diharapkan bisa dibahas tahun depan.

Di antaranya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020; Perubahan APBD 2020; APBD 2022. Serta, Perubahan atas Perda Nomor 6/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, dari 21 raperda yang diajukan, 15 di antaranya merupakan program prioritas. “Ada 15 yang kami prioritaskan. Kami harap bisa dibahas,” ujarnya

Sementara, tahun ini karena dampak pandemi Covid-19, sejauh ini hanya ada tiga raperda pokok yang dibahas. Meliputi, Perda APBD 2021, Pertanggungjawaban APBD, dan Perda Perubahan APBD. “Sementara hanya tiga itu. Kemungkinan nanti masih ada yang dibahas. Karena, masih ada waktu untuk melakukan pembahasan,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo Sugianto mengaku, pihaknya menerima pengajuan dari Pemkab. Namun, raperda apa yang akan diprioritaskan untuk dibahas, masih akan dirapatkan. “Nanti kami bahas dulu di internal dewan. Mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Dalam pembuatan perda pada 2021, ia mengaku akan menekankan kepada investasi. Tujuannya, menjawab undang-undang di atasnya sekaligus menjawab Undang-Undang Cipta Kerja. “Skala prioritasnya menunggu hasil rapat. Menjawab Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pasti harus didukung perizinan yang ada di Probolinggo,” ujarnya. (sid/rud)

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo, memiliki cukup banyak rancangan peraturan daerah (perda) yang perlu segera dibahas bersama DPRD. Senin (26/10), Pemkab mengajukan 21 raperda untuk dibahas tahun depan.

Kemarin, eksekutif menjelaskan sejumlah raperda itu kepada legislatif di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Satu persatu dari 21 yang diajukan diterangkan. Dari 21 raperda itu, diketahui ada 15 raperda yang menjadi prioritas dan diharapkan bisa dibahas tahun depan.

Di antaranya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020; Perubahan APBD 2020; APBD 2022. Serta, Perubahan atas Perda Nomor 6/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, dari 21 raperda yang diajukan, 15 di antaranya merupakan program prioritas. “Ada 15 yang kami prioritaskan. Kami harap bisa dibahas,” ujarnya

Sementara, tahun ini karena dampak pandemi Covid-19, sejauh ini hanya ada tiga raperda pokok yang dibahas. Meliputi, Perda APBD 2021, Pertanggungjawaban APBD, dan Perda Perubahan APBD. “Sementara hanya tiga itu. Kemungkinan nanti masih ada yang dibahas. Karena, masih ada waktu untuk melakukan pembahasan,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo Sugianto mengaku, pihaknya menerima pengajuan dari Pemkab. Namun, raperda apa yang akan diprioritaskan untuk dibahas, masih akan dirapatkan. “Nanti kami bahas dulu di internal dewan. Mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Dalam pembuatan perda pada 2021, ia mengaku akan menekankan kepada investasi. Tujuannya, menjawab undang-undang di atasnya sekaligus menjawab Undang-Undang Cipta Kerja. “Skala prioritasnya menunggu hasil rapat. Menjawab Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pasti harus didukung perizinan yang ada di Probolinggo,” ujarnya. (sid/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/