alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Terdata 4.841 Petani di Kota Probolinggo, Diverifikasi untuk Dapat Asuransi

MAYANGAN, Radar Bromo- Rencana Pemkot Probolinggo melindungi para petani dengan asuransi jiwa terus dimatangkan. Sejauh ini, terdata ada 4.841 petani di Kota Probolinggo. Namun, yang akan diusulkan untuk mendapatkannya masih akan diverifikasi.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo Aries Santoso mengatakan, untuk sementara, jumlah petani yang terdata 4.841 orang. Namun, jumlah yang diusulkan masih bisa berubah.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki lahan kurang dari dua hektare. Serta, berstatus sebagai pemilik dan penggarap.

Bagi penyewa lahan, tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, mereka juga harus memiliki lahan dan berdomisili di Kota Probolinggo.

“Jika petani itu domisili Kota Probolinggo, tapi lahannya di luar kota, ya tidak berhak. Atau sebaliknya, misalnya, lahannya di kota, tapi warga Kabupaten Probolinggo, juga tidak bisa diusulkan sebagai penerima,” jelasnya.

Verifikasi dilakukan dengan by name by address. Karena, banyak warga di Kota Probolinggo yang memiliki lahan, tapi bukan petani murni. Jika berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), meski lahan pertanian kurang dari dua hektare, juga tidak bisa diusulkan sebagai penerima. Karena, PNS sudah terlindungi BPJS.

Tahap verifikasi akan dilakukan tahun ini, sehingga sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, jumlah petani yang berhak menerima asuransi BPJS sudah diketahui. Usulannya bisa dilakukan pada 2023.

MAYANGAN, Radar Bromo- Rencana Pemkot Probolinggo melindungi para petani dengan asuransi jiwa terus dimatangkan. Sejauh ini, terdata ada 4.841 petani di Kota Probolinggo. Namun, yang akan diusulkan untuk mendapatkannya masih akan diverifikasi.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo Aries Santoso mengatakan, untuk sementara, jumlah petani yang terdata 4.841 orang. Namun, jumlah yang diusulkan masih bisa berubah.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki lahan kurang dari dua hektare. Serta, berstatus sebagai pemilik dan penggarap.

Bagi penyewa lahan, tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, mereka juga harus memiliki lahan dan berdomisili di Kota Probolinggo.

“Jika petani itu domisili Kota Probolinggo, tapi lahannya di luar kota, ya tidak berhak. Atau sebaliknya, misalnya, lahannya di kota, tapi warga Kabupaten Probolinggo, juga tidak bisa diusulkan sebagai penerima,” jelasnya.

Verifikasi dilakukan dengan by name by address. Karena, banyak warga di Kota Probolinggo yang memiliki lahan, tapi bukan petani murni. Jika berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), meski lahan pertanian kurang dari dua hektare, juga tidak bisa diusulkan sebagai penerima. Karena, PNS sudah terlindungi BPJS.

Tahap verifikasi akan dilakukan tahun ini, sehingga sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, jumlah petani yang berhak menerima asuransi BPJS sudah diketahui. Usulannya bisa dilakukan pada 2023.

MOST READ

BERITA TERBARU

/