alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Dewan Pertanyakan Pencabutan Aset yang Disewa Difabel

KANIGARAN, Radar Bromo – Mekanisme pencabutan sewa tanah aset Pemkot Probolinggo, jadi sorotan DPRD. Terlebih setelah adanya pencabutan sewa tanah dari seorang difabel. Sebab, sebelumnya tanah aset ini menjadi ladang mata pencaharian penyewa.

Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo Hamid Rusdi mempertanyakan acuan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) terkait sewa aset.

“Saya temukan adanya seorang warga disabilitas, tanah aset yang disewanya dicabut. Padahal, sehari-hari dia bekerja di sawah tersebut untuk menghidupi keluarganya. Kok malah dicabut sewanya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat pembahasan LKPj Wali Kota, beberapa waktu lalu.

Politisi Gerindra ini menyarankan mencabut tanah aset yang disewa Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya, para abdi negara itu sudah mempunyai pendapatan dari pemerintah. “PNS sudah punya penghasilan. Masih menyewa tanah aset. Seharusnya, warga disabilitas ini yang dibantu dengan tanah yang disewanya,” jelasnya.

Mendapati itu, Kepala BPPKA Kota Probolinggo Wawan Soegyantono memastikan, pencabutan aset sudah ada aturannya. “Sudah ada peraturan wali kota (perwali) yang mengatur mengenai sewa aset. Kami juga akan mendalami masalah ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Aset BPPKA Kota Probolinggo Achmad Wahyudi menjelaskan, ada dua perwali yang mengatur tentang sewa tanah aset untuk kegiatan pertanian.

“Perwali 40 tahun 2018 mengatur tentang prosedur pengelolaan sewa tanah aset. Dan, Perwali 27 tahun 2019 tentang perubahan besaran tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Khususnya, pada pemakaian tanah pertanian aset Kota Probolinggo,” jelasnya.

Dalam Perwali Nomor 40/2018, diatur tentang syarat untuk menyewa tanah aset. Di antaranya, harus penduduk Kota Probolinggo, sewa paling lama 3 tahun, serta membayar sewa tanah setiap tahun. “Jika sampai triwulan kedua tidak membayar sewa, maka hak sewanya bisa diputus,” ujarnya. (put/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Mekanisme pencabutan sewa tanah aset Pemkot Probolinggo, jadi sorotan DPRD. Terlebih setelah adanya pencabutan sewa tanah dari seorang difabel. Sebab, sebelumnya tanah aset ini menjadi ladang mata pencaharian penyewa.

Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo Hamid Rusdi mempertanyakan acuan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) terkait sewa aset.

“Saya temukan adanya seorang warga disabilitas, tanah aset yang disewanya dicabut. Padahal, sehari-hari dia bekerja di sawah tersebut untuk menghidupi keluarganya. Kok malah dicabut sewanya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat pembahasan LKPj Wali Kota, beberapa waktu lalu.

Politisi Gerindra ini menyarankan mencabut tanah aset yang disewa Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya, para abdi negara itu sudah mempunyai pendapatan dari pemerintah. “PNS sudah punya penghasilan. Masih menyewa tanah aset. Seharusnya, warga disabilitas ini yang dibantu dengan tanah yang disewanya,” jelasnya.

Mendapati itu, Kepala BPPKA Kota Probolinggo Wawan Soegyantono memastikan, pencabutan aset sudah ada aturannya. “Sudah ada peraturan wali kota (perwali) yang mengatur mengenai sewa aset. Kami juga akan mendalami masalah ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Aset BPPKA Kota Probolinggo Achmad Wahyudi menjelaskan, ada dua perwali yang mengatur tentang sewa tanah aset untuk kegiatan pertanian.

“Perwali 40 tahun 2018 mengatur tentang prosedur pengelolaan sewa tanah aset. Dan, Perwali 27 tahun 2019 tentang perubahan besaran tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Khususnya, pada pemakaian tanah pertanian aset Kota Probolinggo,” jelasnya.

Dalam Perwali Nomor 40/2018, diatur tentang syarat untuk menyewa tanah aset. Di antaranya, harus penduduk Kota Probolinggo, sewa paling lama 3 tahun, serta membayar sewa tanah setiap tahun. “Jika sampai triwulan kedua tidak membayar sewa, maka hak sewanya bisa diputus,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/