DTT Tak Cukup untuk Tangani Korona di Kota Probolinggo, Ini Langkah Pemkot

MAYANGAN, Radar Bromo-Dana Tak Terduga (DTT) APBD 2020 Kota Probolinggo diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai penanganan wabah korona. DTT ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menegaskan hal itu, Kamis (26/3). Karena itu, Pemkot Probolinggo menurutnya akan melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya penanganan wabah korona ini.

“Dana TT itu tidak mencukupi untuk penanganan wabah korona. Seperti untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis itu,” ujarnya.

Sayangnya, politisi PKB ini enggan menyebutkan berapa kebutuhan dana untuk penanganan wabah korona di Kota Probolinggo. “Yang jelas kebutuhannya lebih dari Rp 5 miliar. Sehingga, dilakukan pergeseran APBD,” terangnya.

Proses pergeseran APBD seharusnya dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPRD. Pergeseran anggaran ini pernah dilakukan pada APBD 2019 Kota Probolinggo, saat anggaran RTLH pada P-APBD 2019 tidak disetujui gubernur Jawa Timur. Anggaran RTLH itu lantas dialihkan ke empat OPD lain. Yaitu, Dinas Kesehatan dan P2KB, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kecamatan Mayangan.

“Betul memang seharusnya melalui persetujuan DPRD. Namun, karena kondisi darurat, sehingga perlu segera dilakukan pergeseran anggaran,” ujarnya.

Dana Tak terduga atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Dana tak terduga ini ditetapkan sebesar 0,5 persen dari anggaran belanja APBD. Pada APBD 2020 Kota Probolinggo, besaran dana tak terduga mencapai Rp 5 miliar. (put/hn)