alexametrics
27C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Dewan Sangsi Rekomendasi soal Pasar Baru Turun

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo meragukan akan turunnya rekomendasi kejaksaan terkait pembangunan Pasar Baru. Rekomendasi ini berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk multiyears 2020-2021, namun direncanakan digunakan di tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Keraguan ini disampaikan Hamid Rusdi, anggota Komisi II dalam RDP dengan DKUPP selasa lalu. “Saya meragukan kejaksaan akan merekomendasikan penggunakan anggaran Rp 6 miliar yang seharusnya untuk multiyears, tapi digunakan untuk 1 tahun di 2021. Secara aturan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan komitmen Pemkot Probolinggo untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Baru. Keraguan ini terbukti dari tidak segera dijalankan hasil MoU antara eksekutif dengan pimpinan DPRD.

“Anggaran dari puluhan piliar terus menyusut sampai tinggal Rp 6 miliar untuk 2 tahun. Itu pun tidak segera dilakukan pekerjaannya. Saya sarankan agar dilakukan RDP gabungan dengan Komisi III karena ini berkaitan juga masalah fisik,” ujar Hamid.

Sementara itu Heru Estiadi, Wakil ketua Komisi II tidak menampik adanya usulan untuk agenda RDP Gabungan dengan Komisi III. Terutama berkaitan dengan Pasar Baru yang berkaitan dengan masalah fisik. “Nanti akan diagendakan lagi untuk RDP gabungan,” terangnya.

Sementara itu, Agus Hartadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PERKIM) saat dikonfirmasi mengenai rekomendasi kejaksaan, tidak menjawab secara tegas. Apakah sudah turun atau tidak.

“Masih akan dirapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” ujarnya. (put/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo meragukan akan turunnya rekomendasi kejaksaan terkait pembangunan Pasar Baru. Rekomendasi ini berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk multiyears 2020-2021, namun direncanakan digunakan di tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Keraguan ini disampaikan Hamid Rusdi, anggota Komisi II dalam RDP dengan DKUPP selasa lalu. “Saya meragukan kejaksaan akan merekomendasikan penggunakan anggaran Rp 6 miliar yang seharusnya untuk multiyears, tapi digunakan untuk 1 tahun di 2021. Secara aturan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan komitmen Pemkot Probolinggo untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Baru. Keraguan ini terbukti dari tidak segera dijalankan hasil MoU antara eksekutif dengan pimpinan DPRD.

Mobile_AP_Half Page

“Anggaran dari puluhan piliar terus menyusut sampai tinggal Rp 6 miliar untuk 2 tahun. Itu pun tidak segera dilakukan pekerjaannya. Saya sarankan agar dilakukan RDP gabungan dengan Komisi III karena ini berkaitan juga masalah fisik,” ujar Hamid.

Sementara itu Heru Estiadi, Wakil ketua Komisi II tidak menampik adanya usulan untuk agenda RDP Gabungan dengan Komisi III. Terutama berkaitan dengan Pasar Baru yang berkaitan dengan masalah fisik. “Nanti akan diagendakan lagi untuk RDP gabungan,” terangnya.

Sementara itu, Agus Hartadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PERKIM) saat dikonfirmasi mengenai rekomendasi kejaksaan, tidak menjawab secara tegas. Apakah sudah turun atau tidak.

“Masih akan dirapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” ujarnya. (put/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2