alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Dewan Sangsi Rekomendasi soal Pasar Baru Turun

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo meragukan akan turunnya rekomendasi kejaksaan terkait pembangunan Pasar Baru. Rekomendasi ini berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk multiyears 2020-2021, namun direncanakan digunakan di tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Keraguan ini disampaikan Hamid Rusdi, anggota Komisi II dalam RDP dengan DKUPP selasa lalu. “Saya meragukan kejaksaan akan merekomendasikan penggunakan anggaran Rp 6 miliar yang seharusnya untuk multiyears, tapi digunakan untuk 1 tahun di 2021. Secara aturan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan komitmen Pemkot Probolinggo untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Baru. Keraguan ini terbukti dari tidak segera dijalankan hasil MoU antara eksekutif dengan pimpinan DPRD.

“Anggaran dari puluhan piliar terus menyusut sampai tinggal Rp 6 miliar untuk 2 tahun. Itu pun tidak segera dilakukan pekerjaannya. Saya sarankan agar dilakukan RDP gabungan dengan Komisi III karena ini berkaitan juga masalah fisik,” ujar Hamid.

Sementara itu Heru Estiadi, Wakil ketua Komisi II tidak menampik adanya usulan untuk agenda RDP Gabungan dengan Komisi III. Terutama berkaitan dengan Pasar Baru yang berkaitan dengan masalah fisik. “Nanti akan diagendakan lagi untuk RDP gabungan,” terangnya.

Sementara itu, Agus Hartadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PERKIM) saat dikonfirmasi mengenai rekomendasi kejaksaan, tidak menjawab secara tegas. Apakah sudah turun atau tidak.

“Masih akan dirapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” ujarnya. (put/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo meragukan akan turunnya rekomendasi kejaksaan terkait pembangunan Pasar Baru. Rekomendasi ini berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk multiyears 2020-2021, namun direncanakan digunakan di tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Keraguan ini disampaikan Hamid Rusdi, anggota Komisi II dalam RDP dengan DKUPP selasa lalu. “Saya meragukan kejaksaan akan merekomendasikan penggunakan anggaran Rp 6 miliar yang seharusnya untuk multiyears, tapi digunakan untuk 1 tahun di 2021. Secara aturan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan komitmen Pemkot Probolinggo untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Baru. Keraguan ini terbukti dari tidak segera dijalankan hasil MoU antara eksekutif dengan pimpinan DPRD.

“Anggaran dari puluhan piliar terus menyusut sampai tinggal Rp 6 miliar untuk 2 tahun. Itu pun tidak segera dilakukan pekerjaannya. Saya sarankan agar dilakukan RDP gabungan dengan Komisi III karena ini berkaitan juga masalah fisik,” ujar Hamid.

Sementara itu Heru Estiadi, Wakil ketua Komisi II tidak menampik adanya usulan untuk agenda RDP Gabungan dengan Komisi III. Terutama berkaitan dengan Pasar Baru yang berkaitan dengan masalah fisik. “Nanti akan diagendakan lagi untuk RDP gabungan,” terangnya.

Sementara itu, Agus Hartadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PERKIM) saat dikonfirmasi mengenai rekomendasi kejaksaan, tidak menjawab secara tegas. Apakah sudah turun atau tidak.

“Masih akan dirapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” ujarnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/