PROBOLINGGO, Radar Bromo- Dewan juri Anugerah Inovasi Kota Probolinggo (ANVAPRO) 2026, mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap enam nomine, Kamis (12/11). Tujuannya, untuk memastikan kesesuaian antara materi presentasi yang disampaikan para nomine dengan implementasi inovasi di lapangan.
Salah satu dewan juri Prof. Dr. Ir. H. R. Abdul Haris mengatakan, verifikasi lapangan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian. Dewan juri dapat melihat langsung penerapan inovasi sekaligus mencocokkannya dengan paparan yang disampaikan saat presentasi, Rabu (11/11) lalu. “Ini untuk meyakinkan dewan juri sejauh mana antara isi pemaparan dengan yang ada di lapangan,” katanya.
Haris menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam penilaian ANVAPRO. Di antaranya, implementasi, orisinalitas, kebaruan, serta keberlanjutan inovasi.
Menurutnya, sejumlah nominator telah menunjukkan kualitas inovasi yang cukup baik. Hal itu terlihat dari kemampuan masing-masing tim dalam merancang dan mengembangkan inovasi secara mandiri hingga menerapkannya dalam kegiatan pelayanan maupun tata kelola pemerintahan.
Ia berharap, keikutsertaan dalam ANVAPRO tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Tetapi, juga mendorong setiap perangkat daerah terus mengembangkan inovasinya. Penyempurnaan secara berkelanjutan diperlukan agar inovasi yang dihasilkan makin optimal dan memberikan manfaat lebih luas. “Terus berinovasi atau continuous improvement, sehingga bisa memperbaiki terus-menerus,” ujarnya.
Salah satu nomine Pulung Amari Cahyo mengatakan, tim Bidang Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo mengusung inovasi e-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD). Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab sejumlah kendala dalam proses penyampaian informasi kewajiban pajak daerah.
Sebelumnya, petugas kerap harus mendatangi wajib pajak secara langsung dan berulang kali hanya untuk menyampaikan informasi mengenai pajak yang harus dibayarkan. Melalui e-SPTPD, informasi kewajiban pajak dapat diakses dalam satu platform. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan lebih mudah memperoleh informasi sekaligus melakukan pembayaran. “Di sisi lain, aplikasi tersebut juga membantu petugas dalam menyampaikan informasi perpajakan secara lebih efektif,” ujar Kabid Pendapatan BPPKAD Kota Probolinggo ini. (gus/rud)
