PROBOLINGGO, Radar Bromo- Perolehan RPH di Kota Probolinggo masih jauh dari target. Hingga akhir September atau triwulan ketiga 2026, realisasi retribusi baru mencapai Rp 45.733.400 atau sekitar 67 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 67.500.000.
Kepala UPT RPH Kota Probolinggo, Solehuddin Efendy mengatakan, pihaknya masih berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pada tiga bulan terakhir tahun ini. Namun, dengan sisa waktu yang tersedia, pencapaian target 100 persen dinilai cukup berat.
“Jika diperkirakan dalam tiga bulan terakhir ini sepertinya lumayan berat jika ingin mencapai 100 persen. Tapi kami masih tetap berupaya untuk memperkecil kekurangannya,” katanya.
Soleh menjelaskan, target PAD RPH tahun ini ditetapkan cukup tinggi karena mempertimbangkan rencana kebijakan yang memungkinkan pembayaran dam haji dilakukan di RPH, tidak hanya di tanah suci. Kebijakan tersebut sempat menjadi harapan untuk mendongkrak penerimaan retribusi.
Namun, rencana itu tidak dapat direalisasikan karena terkendala regulasi berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur bahwa dam haji harus dilaksanakan di tanah suci. Akibatnya, potensi tambahan penerimaan yang sebelumnya diperhitungkan tidak terealisasi.
“Semula kami sudah optimistis angka tersebut akan tercapai karena adanya rencana tersebut. Tapi ternyata kami terhalang regulasi Fatwa MUI bahwa dam haji harus dilakukan di tanah suci,” tuturnya.
Menurut Soleh, perolehan retribusi tahun ini sempat terdongkrak saat Idul Adha. Meningkatnya aktivitas penyembelihan hewan kurban membantu mendongkrak penerimaan. Namun, setelah momen tersebut berlalu, jumlah pemotongan sapi cenderung menurun.
Kondisi itu dipengaruhi tingginya harga sapi yang tidak diimbangi kenaikan harga jual daging. Selain itu, harga pakan ternak juga mengalami kenaikan sehingga menambah beban biaya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Harga sapi sekarang mahal, tapi harga dagingnya cenderung tetap. Di samping itu, harga pakan juga naik semua. Jadi sekarang turun yang mau potong sapi. Sementara kondisi ekonomi masyarakat seperti ini,” terangnya.
