DPRD Minta Pemkot Probolinggo Lebih Cermat Susun Anggaran, Begini Alasannya
KANIGARAN, Radar Bromo - Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Probolinggo Tahun 2025 mendapatkan banyak catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Terutama masalah besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Probolinggo Amir Mahmud mengatakan, melihat Silpa begitu besar –mencapai sekitar Rp 19 miliar–, pihaknya meminta pemkot lebih cermat dalam menyusun anggaran. Serta, menerapkan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak pada masyarakat. Bukan terhadap infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Silpa dan proyek infrastruktur lambat, Banggar meminta Pemerintah Kota dapat menyikapi adanya perubahan penjabaran tidak menghambat dan memperlambat pembangunan infrastruktur. Kemudian, belanja modal yang menjadi skala prioritas berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, supaya dapat dilaksanakan pada awal tahun, maka DED dibuat pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Pemanfaatan silpa yang akan digunakan, kata Mahmud, harus dipersiapkan untuk belanja kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pemasangan penerangan jalan umum, pemeliharaan pohon di pinggir jalan, saluran, dan jalan permukiman, perawatan bahu jalan, dan sebagainya.
“Kami juga minta Pemkot menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, tuntas, dan terukur. Karena itu bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengacu pada rencana tindak lanjut pemerintah kota dan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Menurutnya, Banggar menyimpulkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah sesuai ketentuan teknis yuridis peraturan perundangan. Pihaknya meminta TAPD benar-benar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan masukkan Banggar, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami terima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, tapi saran dan masukan Banggar harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memastikan, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti saran dan masukan Banggar. Karena pembahasan laporan pelaksanaan APBD 2025 dilakukan bersama-sama.
“Kami juga pastikan semua rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti dan diselesaikan,” janjinya. (mas/rud)
