alexametrics
29C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Pemkot Probolinggo Siapkan Rp 15 M untuk Vaksinasi Covid-19

KANIGARAN, Radar Bromo – Anggaran vaksinasi Covid-19 mulai disiapkan di daerah-daerah. Di Kota Probolinggo, pemkot setempat menganggarkan dana cukup besar untuk vaksinasi Covid-19 tahun depan. Yaitu, mencapai Rp 15 Miliar.

Dana itu dianggarkan dalam Raperda APBD 2021 melalui rekening belanja tidak terduga (BTT). Seperti yang diungkapkan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Rabu (25/11) setelah rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo.

“Sampai saat ini petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait Covid-19 untuk APBD 2021 masih berkaitan dengan kesehatan. Yaitu anggaran untuk vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Karena itu menurut Habib Hadi panggilannya, pemkot menganggarkan dana untuk vaksinasi Covid-19 di tahun 2021. “Kami menganggarkan Rp 15 Miliar untuk vaksinasi Covid-19 dalam BTT APBD 2021,” tambahnya.

Sementara untuk pemulihan ekonomi, Habib Hadi memastikan belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain itu, pemulihan ekonomi telah dilakukan pada tahun 2020.

“Pemulihan ekonomi sudah sejak tahun 2020 dilakukan. Sedangkan dalam Raperda APBD 2022 tidak ada secara khusus untuk pemulihan ekonomi, karena tidak ada petunjuk teknisnya,” terangnya.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo kemarin (25/11) menyampaikan rekomendasinya terhadap Raperda APBD 2021. Salah satu isi rekomendasi berkaitan dengan program vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan secara nasional.

Juru bicara Banggar Sibro Malisi meminta agar pemkot tidak hanya menganggarkan dana untuk vaksinasi. Namun, juga menyiapkan dana untuk pengobatan dan perawatan.

Hal ini penting untuk antisipasi dampak dari vaksinasi Covid-19. Menurutnya, warga yang divaksin bisa saja berdampak atau memberikan efek sakit. Karena itu, harus ada anggaran untuk biaya pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit.

“Untuk rencana pelaksanaan program vaksinasi nasional di Kota Probolinggo, dikhawatirkan nantinya vaksinasi berdampak hingga mengakibatkan sakit bagi penerima vaksin. Karena itu, Banggar menyarankan agar warga yang sakit tersebut mendapat biaya pengobatan dan perawatan yang ditanggung pemerintah,” ujar Sibro.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DKP2KB) Kota Probolinggo telah mendata penduduk yang akan divaksin Covid-19. Walaupun, belum jelas kapan program vaksinasi nasional itu akan dilakukan.

Namun, tidak semua penduduk divaksin. Vaksin hanya diberikan pada mereka dengan usia 18-59 tahun. Prioritasnya yaitu tenaga kesehatan (nakes) dan warga miskin.

“Untuk prioritas vaksinasi yang pertama tetap nakes dan warga miskin,” kata Habib Hadi.

Pertimbangannya, jika warga miskin harus membayar untuk vaksinisasi, maka kecil kemungkinan mereka ikut vaksin. Sebab sampai saat ini menurut Habib Hadi, harga vaksin cukup mahal untuk warga miskin. Yaitu, Rp 300 ribu untuk satu kali vaksin per orang. Sementara vaksin harus dilakukan dua kali. Artinya, satu orang harus mengeluarkan uang Rp 600 ribu untuk vaksin.

“Jadi nanti dilakukan swab dulu sebelum divaksin. Setelah vaksin pertama, menunggu sekitar 14 jam. Baru disuntikkan lagi vaksin yang kedua. Bayangkan kalau warga miskin diminta bayar. Wong gratis saja belum tentu mau divaksin,” tuturnya.

Pemkot sendiri menurut Habib Hadi, mengajukan vaksin untuk seluruh warga kota. Yaitu, sekitar 200 ribu lebih penduduk. Namun, jika jumlahnya terbatas, maka akan dilakukan bertahap sesuai dengan pembagian yang diatur oleh pusat ke tiap daerah. (put/rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU