alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Larang KTI Gunakan Vendor Bus Karyawan Tak Berizin

KANIGARAN, Radar Bromo – Adanya vendor bus karyawan tak berizin yang digunakan PT Kutai Timber Indonesia (KTI), terus menjadi perhatian. Bahkan, kini PT KTI dilarang menggunakannya.

Keputusan itu diambil setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menggelar rapat bersama sejumlah pihak, Selasa (25/1). Termasuk dengan Satlantas Polres Probolinggo Kota serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker).

Dalam rapat yang digelar di Aula Lantai Dua Dishub Kota Probolinggo, itu hadir juga dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan perwakilan PT KTI. Hasilnya, ada sejumlah poin yang disepakati bersama. Kesepakatan itu pun dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama.

Di antaranya, kendaraan angkutan penumpang pelatnya harus kuning. Jika berdomisili di Kota Probolinggo, maka untuk vendor luar kota harus punya kantor cabang dan garasi di Kota Probolinggo. Dengan pelat nomor Kota Probolinggo.

PT KTI juga dilarang menggunakan bus dari vendor yang tidak berizin. Bus yang tak berizin akan ditindak oleh Dishub yang akan menggandeng Satlantas. Namun, vendor masih diberi kesempatan untuk mengurus izinnya.

Bagi bus yang mengangkut karyawan dalam kota, diberi waktu seminggu. Terhitung sampai 2 Februari 2022. Alasannya, yang mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dishub Kota Probolinggo.

Bagi bus yang menjeput karyawan dari luar daerah, izinnya ke Dishub Provinsi Jawa Timur. Seperti menjemput di Kecamatan Tongas atau di luar Kota Probolinggo. Mereka diberi waktu sebulan sampai 25 Februari 2022.

KANIGARAN, Radar Bromo – Adanya vendor bus karyawan tak berizin yang digunakan PT Kutai Timber Indonesia (KTI), terus menjadi perhatian. Bahkan, kini PT KTI dilarang menggunakannya.

Keputusan itu diambil setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menggelar rapat bersama sejumlah pihak, Selasa (25/1). Termasuk dengan Satlantas Polres Probolinggo Kota serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker).

Dalam rapat yang digelar di Aula Lantai Dua Dishub Kota Probolinggo, itu hadir juga dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan perwakilan PT KTI. Hasilnya, ada sejumlah poin yang disepakati bersama. Kesepakatan itu pun dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama.

Di antaranya, kendaraan angkutan penumpang pelatnya harus kuning. Jika berdomisili di Kota Probolinggo, maka untuk vendor luar kota harus punya kantor cabang dan garasi di Kota Probolinggo. Dengan pelat nomor Kota Probolinggo.

PT KTI juga dilarang menggunakan bus dari vendor yang tidak berizin. Bus yang tak berizin akan ditindak oleh Dishub yang akan menggandeng Satlantas. Namun, vendor masih diberi kesempatan untuk mengurus izinnya.

Bagi bus yang mengangkut karyawan dalam kota, diberi waktu seminggu. Terhitung sampai 2 Februari 2022. Alasannya, yang mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dishub Kota Probolinggo.

Bagi bus yang menjeput karyawan dari luar daerah, izinnya ke Dishub Provinsi Jawa Timur. Seperti menjemput di Kecamatan Tongas atau di luar Kota Probolinggo. Mereka diberi waktu sebulan sampai 25 Februari 2022.

MOST READ

BERITA TERBARU

/