alexametrics
24.3 C
Probolinggo
Monday, 8 August 2022

Soroti Anggaran yang Tak Terserap, dari OPD hingga Kantor Kecamatan

MAYANGAN, Radar Bromo – Masih banyak sorotan legislatif terhadap Pemkot Probolinggo. Saat paripurna Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Probolinggo Tahun Anggaran 2021, ada yang mempertanyakan sejumlah anggaran yang tak terserap pada sejumlah OPD. Bahkan hingga anggaran yang di kecamatan.

Pertanyaan itu seperti yang tertuang di pandangan umum fraksi Nasdem. Ellyas Aditiawan ditunjuk sebagai juru bicara fraksi ini mempertanyakan sejumlah anggaran yang tidak terserap di semua OPD, termasuk lima kecamatan dengan nilai total miliaran rupiah.

Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan total Rp 16,5 M tidak terserap; Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB tidak terserap Rp 78,7 M; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman sebesar Rp 57 M; Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 1,92 M; Satpol PP tersisa sebesar Rp 1 M; Dinas Perhubungan tak terserap Rp 1,7 M; Diskominfo tak terserap sebesar Rp 2,3 M.

Sementara di kantor kecamatan, Wonoasih tak terserap Rp 1,7 M: Kademangan sebesar Rp 1,5 M; Mayangan sebesar Rp 1,2 M: Kedopok sebesar Rp 1,2 M; dan Kanigaran tidak terserap sebesar Rp 2,3 M.

Menyikapi hal itu, dalam jawaban yang diberikan oleh wali kota Hadi Zainal Abidin, telah merinci seluruh kendala. “Dalam laporan jawaban yang telah diberikan kepada legislatif, sudah dirinci apa dan mengapa ada kendala. Sehingga tidak terlaksananya atau terserapnya anggaran tersebut,” kata Wali Kota Hadi. Pihaknya berharap, ke depan sama-sama dijadikan pelajaran serta mencari solusi bersama atas kendala tersebut. (rpd/fun)

MAYANGAN, Radar Bromo – Masih banyak sorotan legislatif terhadap Pemkot Probolinggo. Saat paripurna Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Probolinggo Tahun Anggaran 2021, ada yang mempertanyakan sejumlah anggaran yang tak terserap pada sejumlah OPD. Bahkan hingga anggaran yang di kecamatan.

Pertanyaan itu seperti yang tertuang di pandangan umum fraksi Nasdem. Ellyas Aditiawan ditunjuk sebagai juru bicara fraksi ini mempertanyakan sejumlah anggaran yang tidak terserap di semua OPD, termasuk lima kecamatan dengan nilai total miliaran rupiah.

Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan total Rp 16,5 M tidak terserap; Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB tidak terserap Rp 78,7 M; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman sebesar Rp 57 M; Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 1,92 M; Satpol PP tersisa sebesar Rp 1 M; Dinas Perhubungan tak terserap Rp 1,7 M; Diskominfo tak terserap sebesar Rp 2,3 M.

Sementara di kantor kecamatan, Wonoasih tak terserap Rp 1,7 M: Kademangan sebesar Rp 1,5 M; Mayangan sebesar Rp 1,2 M: Kedopok sebesar Rp 1,2 M; dan Kanigaran tidak terserap sebesar Rp 2,3 M.

Menyikapi hal itu, dalam jawaban yang diberikan oleh wali kota Hadi Zainal Abidin, telah merinci seluruh kendala. “Dalam laporan jawaban yang telah diberikan kepada legislatif, sudah dirinci apa dan mengapa ada kendala. Sehingga tidak terlaksananya atau terserapnya anggaran tersebut,” kata Wali Kota Hadi. Pihaknya berharap, ke depan sama-sama dijadikan pelajaran serta mencari solusi bersama atas kendala tersebut. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/