alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Pengurusan Izin Lama, Developer Wadul DPRD Kota Probolinggo

Dalam kesempatan ini, Kepala DPMPTSP-Naker Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan, berkaitan dengan persoalan perizinan, sudah dibantu dan sesuai prosedur. Bahkan, guna memudahkan para pengembang, selain adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), juga adanya grup WA antarpengembang.

“Di OSS memang ada beberapa hal yang menjadi wewenang (Pemerintah) Pusat. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Namun, ia mengaku akan mengevaluasi demi meningkatkan mutu pelayanan. Termasuk menggandeng BPN untuk menjadi satu di MPP. “Sehingga ketika ada mengurus izin, tidak bolak balik ke MPP dan BPN,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti menambahkan, berkaitan dengan LSD, pihaknya sudah difasilitasi Kementerian RI. Sebab, peta LSD versi Kementerian ada perbedaaan dengan Kota Probolinggo. Sedangkan, Kota Probolinggo sudah memiliki Perda RTRW.

“Untuk persoalan ini memang ada perbedaan. Namun, dari Kementrian memfasiliatsi kami untuk dilakukan penyesuaian. Karenanya, pada 30 Mei mendatang, kami akan ke Dirjen di Jakarta untuk membahas masalah peta LSD ini,” terangnya.

Berkaitan dengan adanya perubahan RTRW, Rini mengaku, telah mengajukan peninjauan kembali penyesuaian, sehingga lahan yang masuk area kuning dan hijau dapat segera direvisi. “Ini sudah masuk di Bapemperda. Dan, kami ajukan di P-APBD, sehingga nanti akan dibahas di masa sidang terakhir,” tuturnya.

Masalah penyediaan air bersih, kata Rini, memang ada perbedaan antara Perda dan Perwali. Antara tanda garis miring. Perpendaan ini akan direvisi, sehingga antara perda dan perwali sama.

Dalam kesempatan ini, Kepala DPMPTSP-Naker Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan, berkaitan dengan persoalan perizinan, sudah dibantu dan sesuai prosedur. Bahkan, guna memudahkan para pengembang, selain adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), juga adanya grup WA antarpengembang.

“Di OSS memang ada beberapa hal yang menjadi wewenang (Pemerintah) Pusat. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Namun, ia mengaku akan mengevaluasi demi meningkatkan mutu pelayanan. Termasuk menggandeng BPN untuk menjadi satu di MPP. “Sehingga ketika ada mengurus izin, tidak bolak balik ke MPP dan BPN,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti menambahkan, berkaitan dengan LSD, pihaknya sudah difasilitasi Kementerian RI. Sebab, peta LSD versi Kementerian ada perbedaaan dengan Kota Probolinggo. Sedangkan, Kota Probolinggo sudah memiliki Perda RTRW.

“Untuk persoalan ini memang ada perbedaan. Namun, dari Kementrian memfasiliatsi kami untuk dilakukan penyesuaian. Karenanya, pada 30 Mei mendatang, kami akan ke Dirjen di Jakarta untuk membahas masalah peta LSD ini,” terangnya.

Berkaitan dengan adanya perubahan RTRW, Rini mengaku, telah mengajukan peninjauan kembali penyesuaian, sehingga lahan yang masuk area kuning dan hijau dapat segera direvisi. “Ini sudah masuk di Bapemperda. Dan, kami ajukan di P-APBD, sehingga nanti akan dibahas di masa sidang terakhir,” tuturnya.

Masalah penyediaan air bersih, kata Rini, memang ada perbedaan antara Perda dan Perwali. Antara tanda garis miring. Perpendaan ini akan direvisi, sehingga antara perda dan perwali sama.

MOST READ

BERITA TERBARU

/