alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Pengurusan Izin Lama, Developer Wadul DPRD Kota Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo– Sejumlah developer di Kota Probolinggo tak tinggal diam mendapati lamanya mengurus izin dan adanya regulasi baru terkait Lahan Sawah Lindung (LSD). Mereka mengadu di DPRD Kota Probolinggo untuk mencari solusi.

Selasa (24/5), Komisi III DPRD Kota Probolinggo merespons dengan menggelar rapat dengar pendapat (RPD). Sejumlah pihak diundang. Di antaranya ada Dinas PUPR-Perkim; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker); serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Salah seorang pengembang Erwin mengatakan, pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) bukan tambah mudah. Malah kian sulit. Bahkan, bisa sampai lebih dari tiga bulan. “Kami dari pengembang terus menunggu izin yang kian tidak keluar. Dampaknya ada di masalah perbankkan yang juga tidak bisa cair,” ujarnya.

Selain masalah izin, adanya perbedaan klausul dalam peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) juga disampaikan. Salah satunya terkait penggunaan air bersih dari PDAM.

Perwakilan pengembang lainnya, Saifuddin mengatakan, dalam regulasi, pengembang diwajibkan menggunakan air bersih PDAM. Tetapi, antara perwali dan perda tidak sama. Dalam perwali disebutkan pengembang diwajibkan menyediakan air bersih/PDAM, sedangkan di perda tidak menggunakan tanda garis miring.

Menurutnya, dalam Perwali Nomor 15/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tertera jika ada garis miringnya. Sedangkan, dalam Perda Nomor 03/2013 tidak ada.

“Hal ini berkaitan dengan cara baca dan penafsiran. Jika melihat Perwali, ada garis miring yang artinya atau. Sehingga, bisa diterjemahkan jika bisa menggunakan layanan lain, bukan hanya PDAM. Tentu hal ini perlu diluruskan,” jelasnya.

MAYANGAN, Radar Bromo– Sejumlah developer di Kota Probolinggo tak tinggal diam mendapati lamanya mengurus izin dan adanya regulasi baru terkait Lahan Sawah Lindung (LSD). Mereka mengadu di DPRD Kota Probolinggo untuk mencari solusi.

Selasa (24/5), Komisi III DPRD Kota Probolinggo merespons dengan menggelar rapat dengar pendapat (RPD). Sejumlah pihak diundang. Di antaranya ada Dinas PUPR-Perkim; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker); serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Salah seorang pengembang Erwin mengatakan, pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) bukan tambah mudah. Malah kian sulit. Bahkan, bisa sampai lebih dari tiga bulan. “Kami dari pengembang terus menunggu izin yang kian tidak keluar. Dampaknya ada di masalah perbankkan yang juga tidak bisa cair,” ujarnya.

Selain masalah izin, adanya perbedaan klausul dalam peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) juga disampaikan. Salah satunya terkait penggunaan air bersih dari PDAM.

Perwakilan pengembang lainnya, Saifuddin mengatakan, dalam regulasi, pengembang diwajibkan menggunakan air bersih PDAM. Tetapi, antara perwali dan perda tidak sama. Dalam perwali disebutkan pengembang diwajibkan menyediakan air bersih/PDAM, sedangkan di perda tidak menggunakan tanda garis miring.

Menurutnya, dalam Perwali Nomor 15/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tertera jika ada garis miringnya. Sedangkan, dalam Perda Nomor 03/2013 tidak ada.

“Hal ini berkaitan dengan cara baca dan penafsiran. Jika melihat Perwali, ada garis miring yang artinya atau. Sehingga, bisa diterjemahkan jika bisa menggunakan layanan lain, bukan hanya PDAM. Tentu hal ini perlu diluruskan,” jelasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/