alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Lagi, F-PDIP Soroti Proyek Pasar Baru-Alun-alun Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Fraksi PDIP DPRD Kota Probolinggo kembali menyoroti pembangunan Pasar Baru dan alun-alun dalam rapat banggar membahas dokumen Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, Kamis (23/4). Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP melihat bahwa proyek-proyek dengan anggaran besar kerap dikerjakan pada pertengahan tahun.

Imam Hanafi, anggota Banggar dari FPDIP mengatakan, pada tahun 2019 cukup banyak proyek dengan anggaran besar tidak bisa diselesaikan. Seperti Pasar Baru dan alun-alun.

“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2020. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pengadaan di ULP dengan anggaran yang besar seperti alun-alun, Pasar Baru, baru di-launching pada bulan Agustus,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD sudah mendorong agar pembuatan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan saat Perubahan Anggaran Keuangan. Sehingga, awal tahun sudah bisa jalan. Anggota Komisi III ini berharap agar belanja modal, terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas mendapat perhatian lebih untuk pelaksanaannya.

Haris Nasution, wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo juga menyoroti pembangunan Pasar Baru dan alun-alun yang tidak selesai. “Pasar Baru itu seperti menjadi pekerjaan rumah setiap tahun bagi Pemkot. Tahun 2019 proses pembangunan tidak selesai. Termasuk pembangunan alun-alun,” ujarnya.

Dua proyek ini pun berada di tengah Kota Probolinggo. Seperti Pasar Baru, di mana situasi pembangunannya berdampak pada berbagai sektor. Termasuk pedagang di luar pasar.

Penggunaan TPS baru yang estimasinya hanya 1 tahun, ternyata sudah berjalan 4 tahun. Pedagang di jalan Niaga dan Jalan Siaman sulit menggunakan akses jalan untuk kegiatan usahanya.

“Sudah menjadi rekomendasi DPRD bahwa DED itu dikerjakan saat Perubahan APBD. Baru bulan ke 2 dan ke 3 sudah jalan. Sekarang malah proyek di-launching pada bulan 7 dan 8,” ujar Cak Yon –sapaan Haris Nasution.

Tidak hanya itu, Cak Yon mengungkapkan bahwa penambahan SDM di ULP juga harus dilaksanakan.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati menyampaikan, rekomendasi-rekomendasi dari DPRD ini akan menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Baru dan alun-alun. “Rekomendasi-rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti untuk pembangunan Pasar Baru dan alun-alun,” ujarnya.

Dia juga memastikan bahwa penambahan SDM di Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah dilakukan. “Salah satunya dengan melakukan mutasi dari beberapa OPD lain. Akibatnya, memang terjadi kekosongan di OPD lain. Sehingga, perlu ada peningkatan SDM tentang pengadaan barang dan jasa,” terangnya. (put/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Fraksi PDIP DPRD Kota Probolinggo kembali menyoroti pembangunan Pasar Baru dan alun-alun dalam rapat banggar membahas dokumen Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, Kamis (23/4). Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP melihat bahwa proyek-proyek dengan anggaran besar kerap dikerjakan pada pertengahan tahun.

Imam Hanafi, anggota Banggar dari FPDIP mengatakan, pada tahun 2019 cukup banyak proyek dengan anggaran besar tidak bisa diselesaikan. Seperti Pasar Baru dan alun-alun.

“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2020. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pengadaan di ULP dengan anggaran yang besar seperti alun-alun, Pasar Baru, baru di-launching pada bulan Agustus,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD sudah mendorong agar pembuatan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan saat Perubahan Anggaran Keuangan. Sehingga, awal tahun sudah bisa jalan. Anggota Komisi III ini berharap agar belanja modal, terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas mendapat perhatian lebih untuk pelaksanaannya.

Haris Nasution, wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo juga menyoroti pembangunan Pasar Baru dan alun-alun yang tidak selesai. “Pasar Baru itu seperti menjadi pekerjaan rumah setiap tahun bagi Pemkot. Tahun 2019 proses pembangunan tidak selesai. Termasuk pembangunan alun-alun,” ujarnya.

Dua proyek ini pun berada di tengah Kota Probolinggo. Seperti Pasar Baru, di mana situasi pembangunannya berdampak pada berbagai sektor. Termasuk pedagang di luar pasar.

Penggunaan TPS baru yang estimasinya hanya 1 tahun, ternyata sudah berjalan 4 tahun. Pedagang di jalan Niaga dan Jalan Siaman sulit menggunakan akses jalan untuk kegiatan usahanya.

“Sudah menjadi rekomendasi DPRD bahwa DED itu dikerjakan saat Perubahan APBD. Baru bulan ke 2 dan ke 3 sudah jalan. Sekarang malah proyek di-launching pada bulan 7 dan 8,” ujar Cak Yon –sapaan Haris Nasution.

Tidak hanya itu, Cak Yon mengungkapkan bahwa penambahan SDM di ULP juga harus dilaksanakan.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati menyampaikan, rekomendasi-rekomendasi dari DPRD ini akan menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Baru dan alun-alun. “Rekomendasi-rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti untuk pembangunan Pasar Baru dan alun-alun,” ujarnya.

Dia juga memastikan bahwa penambahan SDM di Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah dilakukan. “Salah satunya dengan melakukan mutasi dari beberapa OPD lain. Akibatnya, memang terjadi kekosongan di OPD lain. Sehingga, perlu ada peningkatan SDM tentang pengadaan barang dan jasa,” terangnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/