alexametrics
24C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

PKL Belakang Eratex Menolak Direlokasi, Ini Alasannya

KANIGARAN,Radar Bromo – Sejumlah perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) Eratex mendatangi Kantor DPRD Kota Probolinggo. Senin (23/11), mereka mengadu terkait rencana relokasi PKL yang selama ini berjualan di Jalan Supriyadi, di belakang PT Eratex Djaja. Mereka menolak dipindah ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Brantas.

Koordinator PKL Eratex Imam Sunarso mengaku datang ke DPRD, untuk meminta agar tidak direlokasi ke RTH Brantas. Sebab, lokasinya jauh dari PT Eratex. “Konsumen kami ini karyawan Pabrik Eratex. Jika direlokasi ke RTH Brantas, terlalu jauh,” ujarnya.

Imam menyarankan, para PKL itu direlokasi ke hutan kota yang berada tepat di belakang PT Eratex. Lokasi ini lebih dekat dibandingkan ke RTH Brantas. “Katanya tanggal 25 ini harus pindah, rtetapi kami minta agar tanggal 1 Desember,” ujarnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan salah satu PKL Eratex, Samsuri. Ia juga membatah PKL disebut-sebut menjadi biang kemacetan di Jalan Supriyadi. Menurutnya, kemacetan itu hanya beberapa waktu ketika jam keluar-masuknya karyawan.

“Kalau selama beberapa saat jam keluar-masuk karyawan mobil tidak masuk, pasti juga tidak macet. Penjemput karyawan itu setelah menjemput istri atau keluarganya, malah putar balik bukannya maju, ini yang bikin macet,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan, penentuan lokasi relokasi di RTH Brantas atas dasar berbagai pertimbangan. “Lokasinya strategis, karena tidak hanya dekat dengan Eratex, tapi juga dekat dengan kawasan industri rantas. Banyak keryawan yang juga beraktivitas,” ujarnya.

Selain itu, dekat dengan pusat sentra PKL makanan yang juga ramai dengan pengunjung. Sehingga, keramaian tidak hanya menunggu saat jam pulang karyawan Eratex, tapi kontinyu dari karyawan pabrik di sekitar Jalan Brantas.

“Terkait usulan penggunaan Hutan Kota di belakng Eratex, itu masih perlu dibicarakan dengan lintas OPD, karena Hutan Kota itu berada di bawah kewenangan DLH. Selain juga perlu dibahas dengan Bidang Aset, kalau RTH Brantas, itu sudah di bawah DKUPP,” jelasnya.

Kabid Perdagangan DKUPP Kota Probolinggo Noor Aly membantah, relokasi akan dilakukan pada 25 November atau 1 Desember 2020. Relokasi akan dilakukan saat PKL telah siap. “Ini ada miss komunikasi di antara PKL yang tidak hadir dalam rapat di kantor Kelurahan Curahgrinting, beberapa waktu lalu. Relokasi PKL akan dilakukan saat PKL siap,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU