alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Sudah Disetujui, Pemkab Batal Pinjam Rp 76,5 M ke Pihak Ketiga

DRINGU, Radar Bromo– Sudah disetujui dan siap dicairkan, Pemkab Probolinggo tiba-tiba membatalkan rencana peminjaman uang kepada pihak ketiga. Pembatalan pinjaman sebesar Rp 76,5 miliar tersebut terjadi tak sampai satu bulan setelah Bupati Probolinggo (Nonaktif) P Tantriana Sari, telah menandatangani rencana pencairan.

Waktu yang mepet menjadi alasan Pemkab Probolinggo membatalkan pengajuan pinjaman ke pihak ketiga yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemkab menilai, pengerjaan infrastruktur yang akan memakai dana pinjaman, dikhawatirkan tak bisa diselesaikan.

Adanya pembatalan pinjaman tersebut dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupatn Probolinggo, Dewi Korina. Saat dikonfirmasi dia mengatakan, rencana pengajuan dana pinjaman itu memang sudah disetujui. Dari pengajuan Rp 128 miliar, PT SMI sudah menyetujui Rp 76,5 miliar. Hanya saja dana pinjaman tersebut belum diterima pemkab.

”Untuk dana pinjaman belum cair. Hanya saja pengajuan dari Pemkab Probolinggo sudah disetujui,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Dewi membeber alasan mengapa pinjaman diatalkan. Menurut Dewi, kegiatan yang menggunakan dana pinjaman harus selesai akhir Maret 2022.

Kondisi itu, tentu sangat memberatkan bagi pemkab dalam pelaksanaan. Sehingga, pihaknya memilih untuk membatalkan dana pinjaman tersebut. Dari pada, dana pinjaman terealsiasi, pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut terburu-buru dan lainnya.

”Waktu pelaksanaan terlalu mepet. Sekarang saja sudah bulan berapa dan belum MoU. Kemudian semua kegiatan paling terakhir Maret 2022. Jadi dana pinjaman dibatalkan,” katanya.

Diketahui sebelumnya,  dana pinjaman yang diajukan Pemkab Probolinggo, akhirnya disetujui dan dana sebesar Rp 76,5 miliar bakal dicairkan. Saat itu Bupati Probolinggo Nonaktif P Tantriana Sari, bahkan meminta pelaksanaan semua paket kegiatan dengan sumber anggaran dana pinjaman mendapatkan pengawasan ketat. Bahkan bupati nonaktif yang kini menjadi tahanan KPK tersebut, meminta untuk membentuk tim khusus. Tim ini akan mengawal proses penggunaan dana pinjaman tersebut.

Dua hari setelah penandatanganan persetujuan dana pinjaman, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

SUDAH DISETUJUI: Bupati Nonaktif Probolinggo P Tantriana Sari menjelaskan ke media perihal pinjaman pihak ketiga. Foto ini diambil dua hari sebelum bupati kena OTT KPK. (Foto: dok Jawa Pos Radar Bromo)

Setidaknya, dana pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 76,5 miliar itu, rencana difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air, penanganan air bersih dan juga sanitasi. Ada 43 paket pengerjaan yang melekat di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Sebanyak 43 paket itu terbagi, 10 paket infrastruktur jalan dan 33 paket SDA atau saluran irigasi.

Selain itu, ditambah 19 paket yang menggunakan sumber dana pinjaman  melekat di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 3 paket untuk kegiatan sanitasi dan 16 paket kegiatan pengadaan air bersih. (mas/fun)

DRINGU, Radar Bromo– Sudah disetujui dan siap dicairkan, Pemkab Probolinggo tiba-tiba membatalkan rencana peminjaman uang kepada pihak ketiga. Pembatalan pinjaman sebesar Rp 76,5 miliar tersebut terjadi tak sampai satu bulan setelah Bupati Probolinggo (Nonaktif) P Tantriana Sari, telah menandatangani rencana pencairan.

Waktu yang mepet menjadi alasan Pemkab Probolinggo membatalkan pengajuan pinjaman ke pihak ketiga yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemkab menilai, pengerjaan infrastruktur yang akan memakai dana pinjaman, dikhawatirkan tak bisa diselesaikan.

Adanya pembatalan pinjaman tersebut dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupatn Probolinggo, Dewi Korina. Saat dikonfirmasi dia mengatakan, rencana pengajuan dana pinjaman itu memang sudah disetujui. Dari pengajuan Rp 128 miliar, PT SMI sudah menyetujui Rp 76,5 miliar. Hanya saja dana pinjaman tersebut belum diterima pemkab.

”Untuk dana pinjaman belum cair. Hanya saja pengajuan dari Pemkab Probolinggo sudah disetujui,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Dewi membeber alasan mengapa pinjaman diatalkan. Menurut Dewi, kegiatan yang menggunakan dana pinjaman harus selesai akhir Maret 2022.

Kondisi itu, tentu sangat memberatkan bagi pemkab dalam pelaksanaan. Sehingga, pihaknya memilih untuk membatalkan dana pinjaman tersebut. Dari pada, dana pinjaman terealsiasi, pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut terburu-buru dan lainnya.

”Waktu pelaksanaan terlalu mepet. Sekarang saja sudah bulan berapa dan belum MoU. Kemudian semua kegiatan paling terakhir Maret 2022. Jadi dana pinjaman dibatalkan,” katanya.

Diketahui sebelumnya,  dana pinjaman yang diajukan Pemkab Probolinggo, akhirnya disetujui dan dana sebesar Rp 76,5 miliar bakal dicairkan. Saat itu Bupati Probolinggo Nonaktif P Tantriana Sari, bahkan meminta pelaksanaan semua paket kegiatan dengan sumber anggaran dana pinjaman mendapatkan pengawasan ketat. Bahkan bupati nonaktif yang kini menjadi tahanan KPK tersebut, meminta untuk membentuk tim khusus. Tim ini akan mengawal proses penggunaan dana pinjaman tersebut.

Dua hari setelah penandatanganan persetujuan dana pinjaman, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

SUDAH DISETUJUI: Bupati Nonaktif Probolinggo P Tantriana Sari menjelaskan ke media perihal pinjaman pihak ketiga. Foto ini diambil dua hari sebelum bupati kena OTT KPK. (Foto: dok Jawa Pos Radar Bromo)

Setidaknya, dana pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 76,5 miliar itu, rencana difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air, penanganan air bersih dan juga sanitasi. Ada 43 paket pengerjaan yang melekat di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Sebanyak 43 paket itu terbagi, 10 paket infrastruktur jalan dan 33 paket SDA atau saluran irigasi.

Selain itu, ditambah 19 paket yang menggunakan sumber dana pinjaman  melekat di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 3 paket untuk kegiatan sanitasi dan 16 paket kegiatan pengadaan air bersih. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/