KANIGARAN, Radar Bromo – Tahun ini, Pemkot Probolinggo menganggarkan Rp 3,5 miliar untuk pengadaan seragam baru. Namun, program yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut bukan menyasar peserta didik baru. Melainkan untuk siswa kelas 8 SMP negeri dan kelas 2 SD negeri.
Kondisi inipun mendapat sorotan dari DPRD Kota Probolinggo. Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain menyayangkan program itu.
Menurutnya, Fraksi Golkar ikut memperjuangakan pengadaan seragam gratis untuk siswa baru tersebut. Bahkan, saat pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, anggota Fraksi Golkar tidak ada yang hadir. Salah satu alasanya lantaran pemerintah daerah tidak mengadakan seragam gratis saat itu.
“Jadi sebelumnya anggaran pengadaan seragam gratis dicabut lantaran adanya pandemi Covid-19. Pada tahun berikutnya, pengadaan seragam gratis tidak dimasukan lagi. Akhirnya kami dari Fraksi Golkar tidak ada yang hadir pada saat Paripurna terakhir untuk pengesahan laporan pertanggungjawaban,” terangnya, Sabtu (23/7).
Waktu itu menurutnya, Wali Kota menjanjikan akan kembali menganggarkan pengadaan seragam gratis di tahun 2022 dengan nilai Rp 3,5 miliar. Hal itupun ditepati wali kota.
Sayang, sasaran pengadaan seragam baru dinilai Nanda -panggilannya-, salah sasaran. Mereka yang menerima seragam baru malam peserta didik kelas 8 SMP. Artinya, buka peserta didik baru yang dapat seragam.
“Mengetahui itu, akhirnya saya menghubungi dinas. Namun karena Plt-nya baru, katanya belum mengetahui secara detail,” ujarnya.
KANIGARAN, Radar Bromo – Tahun ini, Pemkot Probolinggo menganggarkan Rp 3,5 miliar untuk pengadaan seragam baru. Namun, program yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut bukan menyasar peserta didik baru. Melainkan untuk siswa kelas 8 SMP negeri dan kelas 2 SD negeri.
Kondisi inipun mendapat sorotan dari DPRD Kota Probolinggo. Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain menyayangkan program itu.
Menurutnya, Fraksi Golkar ikut memperjuangakan pengadaan seragam gratis untuk siswa baru tersebut. Bahkan, saat pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, anggota Fraksi Golkar tidak ada yang hadir. Salah satu alasanya lantaran pemerintah daerah tidak mengadakan seragam gratis saat itu.
“Jadi sebelumnya anggaran pengadaan seragam gratis dicabut lantaran adanya pandemi Covid-19. Pada tahun berikutnya, pengadaan seragam gratis tidak dimasukan lagi. Akhirnya kami dari Fraksi Golkar tidak ada yang hadir pada saat Paripurna terakhir untuk pengesahan laporan pertanggungjawaban,” terangnya, Sabtu (23/7).
Waktu itu menurutnya, Wali Kota menjanjikan akan kembali menganggarkan pengadaan seragam gratis di tahun 2022 dengan nilai Rp 3,5 miliar. Hal itupun ditepati wali kota.
Sayang, sasaran pengadaan seragam baru dinilai Nanda -panggilannya-, salah sasaran. Mereka yang menerima seragam baru malam peserta didik kelas 8 SMP. Artinya, buka peserta didik baru yang dapat seragam.
“Mengetahui itu, akhirnya saya menghubungi dinas. Namun karena Plt-nya baru, katanya belum mengetahui secara detail,” ujarnya.
