alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Perketat Pengawasan Limbah B3-Medis di Kota Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – Adanya limbah medis serta limbah berbahaya beracun (B3) di Kota Probolinggo, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Sebab, ada sejumlah laporan terkait pembuangan sampah medis secara sembarangan.

Karenanya, Komisi III DPRD meminta Dinas Lingkungan (DLH) Kota Probolinggo memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto.

Menurutnya, DLH perlu memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Pasalnya, ia mendapati sejumlah laporan dari konstituennya jika ada sejumlah optik yang membuang limbahnya ke tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Kemudian, sampah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Saat ini banyak apotek, optik, termasuk sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, baik puskesmas dan klinik yang jumlahnya kian meningkat. Karenanya, kami berharap DLH juga memperketat pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan, baik B3 dan limbah medis,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DLH, Rabu (20/1).

Robit mengatakan, menurut salah satu buku yang dibacanya, limbah B3 dampaknya bukan sekarang, tetapi 50 tahun mendatang. “Karenanya, mari kita jaga anak dan cucu kita mulai dari sekarang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III Agus Rianto. Menurutnya, meski limbah medis dan B3 diambil dan dikelolah pihak ketiga, data pemantauan dan ranah sosialisasi kepada setiap perusahaan masih melekat di DLH.

“Seperti salah satu pabrik asbes. Pada saat pengangkutan limbahnya, truknya juga harus ditutup dengan rapat dan baik. Termasuk limbah medis. Mengingat, saya dapat informasi jika incenerator yang ada di RSUD dr. Mohamad Saleh, tidak difungsikan saat ini,” ujarnya.

Kepala DLH Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa membenarkan jika meski penanganan limbah medis sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk data dan pengawasan tetap menjadi wewenang DLH. Begitu juga untuk pabrik atau perusahaan.

“Kami memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan pengecekan terhadap limbah yang ada di pabrik atau perusahaan. Termasuk juga untuk pengawasan limbah medis,” ujar pria yang akrab disapa Deta ini.

Terkait insinerator milik RSUD dr. Mohamad Saleh, menurut Deta, masih tetap berfungsi seperti biasa. Termasuk di sejumlah puskesmas.

“Sebetulnya puskesmas memiliki insinerator masing-masing, namun skalanya kecil. Jadi, jika limbah medisnya banyak, maka dititipkan ke RSUD dr. Mohamad Saleh, untuk dibakar dengan alat insinerator yang lebih besar,” jelasnya.

Ia sepakat ke depan akan lebih memperketat lagi dalam hal pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. (rpd/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Adanya limbah medis serta limbah berbahaya beracun (B3) di Kota Probolinggo, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Sebab, ada sejumlah laporan terkait pembuangan sampah medis secara sembarangan.

Karenanya, Komisi III DPRD meminta Dinas Lingkungan (DLH) Kota Probolinggo memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto.

Menurutnya, DLH perlu memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Pasalnya, ia mendapati sejumlah laporan dari konstituennya jika ada sejumlah optik yang membuang limbahnya ke tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Kemudian, sampah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Saat ini banyak apotek, optik, termasuk sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, baik puskesmas dan klinik yang jumlahnya kian meningkat. Karenanya, kami berharap DLH juga memperketat pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan, baik B3 dan limbah medis,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DLH, Rabu (20/1).

Robit mengatakan, menurut salah satu buku yang dibacanya, limbah B3 dampaknya bukan sekarang, tetapi 50 tahun mendatang. “Karenanya, mari kita jaga anak dan cucu kita mulai dari sekarang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III Agus Rianto. Menurutnya, meski limbah medis dan B3 diambil dan dikelolah pihak ketiga, data pemantauan dan ranah sosialisasi kepada setiap perusahaan masih melekat di DLH.

“Seperti salah satu pabrik asbes. Pada saat pengangkutan limbahnya, truknya juga harus ditutup dengan rapat dan baik. Termasuk limbah medis. Mengingat, saya dapat informasi jika incenerator yang ada di RSUD dr. Mohamad Saleh, tidak difungsikan saat ini,” ujarnya.

Kepala DLH Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa membenarkan jika meski penanganan limbah medis sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk data dan pengawasan tetap menjadi wewenang DLH. Begitu juga untuk pabrik atau perusahaan.

“Kami memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan pengecekan terhadap limbah yang ada di pabrik atau perusahaan. Termasuk juga untuk pengawasan limbah medis,” ujar pria yang akrab disapa Deta ini.

Terkait insinerator milik RSUD dr. Mohamad Saleh, menurut Deta, masih tetap berfungsi seperti biasa. Termasuk di sejumlah puskesmas.

“Sebetulnya puskesmas memiliki insinerator masing-masing, namun skalanya kecil. Jadi, jika limbah medisnya banyak, maka dititipkan ke RSUD dr. Mohamad Saleh, untuk dibakar dengan alat insinerator yang lebih besar,” jelasnya.

Ia sepakat ke depan akan lebih memperketat lagi dalam hal pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/