alexametrics
30.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Nelayan Kota Probolinggo Tak Terdampak PPKM

MAYANGAN, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, rupanya tidak terlalu berdampak terhadap nelayan. Bahkan, sejumlah nelayan mengaku lebih “takut” terhadap cuaca. Mengingat, dampaknya sangat ketara terhadap hasil melaut.

Seperti diungkapkan nakhoda Kapal Socah Mera Adi Suryadi, 48. Pria yang tinggal di Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ini mengatakan, adanya PPKM tidak berdampak bagi nelayan. Sebab, perjalanan ke laut tidak dibatasi dan tak menyebabkan kerumunan.

“PPKM Darurat kan dilakukan agar tidak terjadi kerumunan. Sementara, bagi kami yang bekerja ke laut, jelas tidak akan berkerumun. Lebih lagi, wilayah perairan laut sangat luas,” ujarnya ketika ditemui di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Rabu (21/7) siang.

Adanya PPKM tidak berdampak terhadap lalu lintas kapal. Namun, sedikit berdampak terhadap sektor penjualan atau pedagang ikan.

“Bagi nelayan, bukan PPKM, tapi faktor cuaca yang memberikan dampak. Untuk penjual ikan, apalagi perorangan, mungkin PPKM berdampak. Sebab, mulai pembeli sampai larangan berjualan atau pembatasan jualan diberlakukan. Tentunya bisa berdampak terhadap harga,” jelasnya.

Adi mengatakan, hasil tangkapannya dikirim ke pabrik dan pedagang. Karenanya, kendalanya bukan masalah pemasaran. Melainkan faktor cuaca di laut.

Sekali berlayar, kata Adi, biasanya dilakukan selama 10 hari atau dua pekan. Ketika pulang, bisa membawa ikan sampai 6 ton dengan beragam jenis. Namun, jika cuaca tidak baik, kadang hanya bisa membawa pulang 1 ton ikan.

“Satu kali perjalanan butuh biaya Rp 25 juta. Itu dihitung dengan bahan bakar yang buuh 1,5 sampai 2 ton solar. Serta, es dan keperluan lainnya. Belum gaji. Sehingga, agar untung harus mendapatkan minimal Rp 50 juta. Kondisinya tidak menentu. Kadang rugi, kadang berangkat lagi kerugian yang kemarin bisa tertutupi,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Cahyadi, 45, warga Kelurahan/Kecamatan Mayangan. Katanya, PPKM tidak menjadi ancaman bagi nelayan. Yang jadi ancaman adalah cuaca.

Bahkan, tak jarang kapalnya harus bersandar ketika cuaca eksrem. “Ketika tidak berlayar akibat cuaca buruk, biasanya kami isi dengan memperbaiki jaring yang rusak atau berlubang,” ujarnya.

Meski PPKM Darurat, tidak berdampak terhadap pekerjaannya, ia berharap segera berakhir. Terutama adanya pandemi Covid-19. “Semoga segera berakhir. Baik penerapan PPKM dan wabah Covid-19,” ujarnya. (rpd/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, rupanya tidak terlalu berdampak terhadap nelayan. Bahkan, sejumlah nelayan mengaku lebih “takut” terhadap cuaca. Mengingat, dampaknya sangat ketara terhadap hasil melaut.

Seperti diungkapkan nakhoda Kapal Socah Mera Adi Suryadi, 48. Pria yang tinggal di Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ini mengatakan, adanya PPKM tidak berdampak bagi nelayan. Sebab, perjalanan ke laut tidak dibatasi dan tak menyebabkan kerumunan.

“PPKM Darurat kan dilakukan agar tidak terjadi kerumunan. Sementara, bagi kami yang bekerja ke laut, jelas tidak akan berkerumun. Lebih lagi, wilayah perairan laut sangat luas,” ujarnya ketika ditemui di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Rabu (21/7) siang.

Adanya PPKM tidak berdampak terhadap lalu lintas kapal. Namun, sedikit berdampak terhadap sektor penjualan atau pedagang ikan.

“Bagi nelayan, bukan PPKM, tapi faktor cuaca yang memberikan dampak. Untuk penjual ikan, apalagi perorangan, mungkin PPKM berdampak. Sebab, mulai pembeli sampai larangan berjualan atau pembatasan jualan diberlakukan. Tentunya bisa berdampak terhadap harga,” jelasnya.

Adi mengatakan, hasil tangkapannya dikirim ke pabrik dan pedagang. Karenanya, kendalanya bukan masalah pemasaran. Melainkan faktor cuaca di laut.

Sekali berlayar, kata Adi, biasanya dilakukan selama 10 hari atau dua pekan. Ketika pulang, bisa membawa ikan sampai 6 ton dengan beragam jenis. Namun, jika cuaca tidak baik, kadang hanya bisa membawa pulang 1 ton ikan.

“Satu kali perjalanan butuh biaya Rp 25 juta. Itu dihitung dengan bahan bakar yang buuh 1,5 sampai 2 ton solar. Serta, es dan keperluan lainnya. Belum gaji. Sehingga, agar untung harus mendapatkan minimal Rp 50 juta. Kondisinya tidak menentu. Kadang rugi, kadang berangkat lagi kerugian yang kemarin bisa tertutupi,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Cahyadi, 45, warga Kelurahan/Kecamatan Mayangan. Katanya, PPKM tidak menjadi ancaman bagi nelayan. Yang jadi ancaman adalah cuaca.

Bahkan, tak jarang kapalnya harus bersandar ketika cuaca eksrem. “Ketika tidak berlayar akibat cuaca buruk, biasanya kami isi dengan memperbaiki jaring yang rusak atau berlubang,” ujarnya.

Meski PPKM Darurat, tidak berdampak terhadap pekerjaannya, ia berharap segera berakhir. Terutama adanya pandemi Covid-19. “Semoga segera berakhir. Baik penerapan PPKM dan wabah Covid-19,” ujarnya. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU