Berlakukan Pengawasan Berjenjang agar Pegawai Pemkot Probolinggo Tak Mudik

KANIGARAN, Radar Bromo – Larangan mudik juga berlaku untuk pegawai di Pemerintahan Kota Probolinggo. Bahkan, Wali Kota Hadi Zainal Abidin telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 060/1691/425.022/2020 yang berisi tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Kota Probolinggo untuk tidak mudik.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Probolinggo Prijo Jatmiko mengungkapkan, dalam SE itu dijelaskan, ASN dan Non-ASN tidak diperkenankan untuk mudik sampai ada keputusan pusat bahwa NKRI dinyatakan aman. Hal itu dilakukan guna mencegah dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan mobilitas dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Jika ada ASN dan Non-ASN yang harus mudik karena mendesak atau terpaksa, maka harus mendapatkan izin dari atasanya masing-masing. Sementara itu, untuk pimpinan diminta melakukan pengawasan,” terang Prijo.

Untuk sistem pengawasannya, dikembalikan pada tiap kepala OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing. “Secara teknis, mekanismenya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD, Mas. Bisa secara berjenjang dilaksanakan waskat (Pengawasan Melekat) oleh masing-masing pejabat di tiap eselon dan caranya bisa berbagai macam,” jelas Mantan Kabag Humas itu.

Apabila ada ASN dan Non-ASN yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Yakni, peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Penilaian Kinerja ASN dan Non-ASN.

“Jika keluar rumah, juga diwajibkan menggunakan masker serta memberikan informasi yang positif dan benar atau tidak hoax,” imbuh Prijo.

Selain itu, ASN dan Non-ASN juga diimbau untuk mengajak masyarakat agar tidak mudik atau berpergian dari rumah. Menjaga jarak aman antarindividu pada saat berkomunikasi (physical distancing). (rpd/mie)