alexametrics
27 C
Probolinggo
Sunday, 16 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Catat, Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro Wajib Kantongi NIB

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

DRINGU, Radar Bromo – Tercatat, ada sekitar 40.000 pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 2020. Total anggaran yang dicairkan mencapai sekitar Rp 100 miliar.

Tahun ini, Pemerintah Pusat kembali menyalurkan BPUM. Namun, nominal bantuan untuk setiap UMKM lebih rendah dibanding tahun kemarin. Hanya Rp 1,2 juta. Pada tahun sebelumnya, Rp 2,4 juta. Setiap calon penerima juga harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan, usulan BPUM dimulai sejak Selasa-Rabu (20-28/4).

“Pelaku usaha mikro mempunyai izin di OSS. Otomatis di sana ada Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai pengikat, supaya kekuatan dari perizinan menjadi pokok untuk mencairkan dana tesebut. Jadi, yang bisa mengajukan BPUM harus miliki izin terdaftar di OSS dan miliki NIB,” jelasnya.

Dengan adanya BPUM, Anung berharap pelaku UMKM selalu mengedepankan, bahwa duit ini bukan hibah sosial. Tetapi, untuk membantu permodalan usahanya.

Bantuan ini sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. “Karena itu, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BPUM. Di antaranya, warga Kabupaten Probolinggo memiliki KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/SKU dan foto usaha. Serta, bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI atau polri, pegawai BUMN/BUMD, serta tidak sedang menerima kredit usaha rakyat.

“Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo hanya sebagai instansi pengusul BPUM. Kewenangan validasi dan pencairannya, sepenuhnya dari Kementerian Koperasi dan UKM RI,” ujarnya. (mas/rud)

Mobile_AP_Rectangle 1

DRINGU, Radar Bromo – Tercatat, ada sekitar 40.000 pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 2020. Total anggaran yang dicairkan mencapai sekitar Rp 100 miliar.

Tahun ini, Pemerintah Pusat kembali menyalurkan BPUM. Namun, nominal bantuan untuk setiap UMKM lebih rendah dibanding tahun kemarin. Hanya Rp 1,2 juta. Pada tahun sebelumnya, Rp 2,4 juta. Setiap calon penerima juga harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan, usulan BPUM dimulai sejak Selasa-Rabu (20-28/4).

Mobile_AP_Half Page

“Pelaku usaha mikro mempunyai izin di OSS. Otomatis di sana ada Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai pengikat, supaya kekuatan dari perizinan menjadi pokok untuk mencairkan dana tesebut. Jadi, yang bisa mengajukan BPUM harus miliki izin terdaftar di OSS dan miliki NIB,” jelasnya.

Dengan adanya BPUM, Anung berharap pelaku UMKM selalu mengedepankan, bahwa duit ini bukan hibah sosial. Tetapi, untuk membantu permodalan usahanya.

Bantuan ini sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. “Karena itu, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BPUM. Di antaranya, warga Kabupaten Probolinggo memiliki KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/SKU dan foto usaha. Serta, bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI atau polri, pegawai BUMN/BUMD, serta tidak sedang menerima kredit usaha rakyat.

“Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo hanya sebagai instansi pengusul BPUM. Kewenangan validasi dan pencairannya, sepenuhnya dari Kementerian Koperasi dan UKM RI,” ujarnya. (mas/rud)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2