Pertanyakan Perpanjangan Proyek Polsek Kanigaran dengan Alun-alun

KANIGARAN, Radar Bromo- Ada 2 proyek fisik di Kota Probolinggo yang sama-sama mengelami  keterlambatan. Dua proyek itu adalah pembangunan alun-alun dan markas Polsek Kanigaran yang kini masih dalam penyelesaian.

Namun tindakan yang dilakukan Pemkot Probolinggo berbeda. Sebab hanya proyek pembangunan Kantor Polsek saja yang mendapat perpanjangan. Kontan saja hal ini menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo.

Salajh satunya Heri Poniman, anggota Komisi III DPRD. beberapa Politisi gerindra ini awalnya mempertanyakan payung hukum adanya perpanjangan bagi pekerjaan yang terlambat. “Dasar hukum bagi perpanjangan pekerjaan yang terlambat itu apa ? Apa ada dasarnya perpanjangan selama 50 hari?” tanyanya dalam RDP bersama Dinas PUPR PERKIM beberapa waktu lalu.

Heri juga mempertanyakan adanya denda bagi pekerjaan fisik yang diperpenjang. Serta tidak semua pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan mendapat perpanjangan.

“Pekerjaan alun-alun tahun 2019 juga mengalami keterlambatan, tapi tidak diperpanjang. Bahkan sampai ada gugatan ke Dinas PUPR PERKIM. Kenapa pembangunan kantor Polsek Kanigaran bisa diperpanjang,” tanya Heri yang memiliki latar belakang kontraktor tersebut.

Sementara itu Rahman Kurniadi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR PERKIM menjelaskan bahwa dasar perpanjangan pekerjaan mengacu pada Perpres 16 tahun 2018, Peraturan  lembaga Kebijakan Pengadaan Peraturan Barang Jasa Pemerintah 9/2018.

“Juga diatur dalam Perwali 62 Tahun 2020. Dalam Perpres memberi kesempatan untuk untuk melakukan pekerjaan di luar tahun anggaran,” terangnya. Dengan perpanjangan ini, kontraktor juga tetap harus membayar denda sebesar Rp 2 juta per hari.

Ditemui terpisah, Rahman menjelaskan bahwa untuk proyek alun-alun tidak bisa diperpanjang karena saat itu belum ada perwali yang mengatur. “Perwali baru turun 2020. Jadi ada keterlambatan pekerjaan alun-alun pada tahun 2019, tidak bisa diperpanjang. Beda dengan pekerjaan kantor polsek bisa diperpanjang,” ujarnya.  (put/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo- Ada 2 proyek fisik di Kota Probolinggo yang sama-sama mengelami  keterlambatan. Dua proyek itu adalah pembangunan alun-alun dan markas Polsek Kanigaran yang kini masih dalam penyelesaian.

Namun tindakan yang dilakukan Pemkot Probolinggo berbeda. Sebab hanya proyek pembangunan Kantor Polsek saja yang mendapat perpanjangan. Kontan saja hal ini menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo.

Salajh satunya Heri Poniman, anggota Komisi III DPRD. beberapa Politisi gerindra ini awalnya mempertanyakan payung hukum adanya perpanjangan bagi pekerjaan yang terlambat. “Dasar hukum bagi perpanjangan pekerjaan yang terlambat itu apa ? Apa ada dasarnya perpanjangan selama 50 hari?” tanyanya dalam RDP bersama Dinas PUPR PERKIM beberapa waktu lalu.

Heri juga mempertanyakan adanya denda bagi pekerjaan fisik yang diperpenjang. Serta tidak semua pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan mendapat perpanjangan.

“Pekerjaan alun-alun tahun 2019 juga mengalami keterlambatan, tapi tidak diperpanjang. Bahkan sampai ada gugatan ke Dinas PUPR PERKIM. Kenapa pembangunan kantor Polsek Kanigaran bisa diperpanjang,” tanya Heri yang memiliki latar belakang kontraktor tersebut.

Sementara itu Rahman Kurniadi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR PERKIM menjelaskan bahwa dasar perpanjangan pekerjaan mengacu pada Perpres 16 tahun 2018, Peraturan  lembaga Kebijakan Pengadaan Peraturan Barang Jasa Pemerintah 9/2018.

“Juga diatur dalam Perwali 62 Tahun 2020. Dalam Perpres memberi kesempatan untuk untuk melakukan pekerjaan di luar tahun anggaran,” terangnya. Dengan perpanjangan ini, kontraktor juga tetap harus membayar denda sebesar Rp 2 juta per hari.

Ditemui terpisah, Rahman menjelaskan bahwa untuk proyek alun-alun tidak bisa diperpanjang karena saat itu belum ada perwali yang mengatur. “Perwali baru turun 2020. Jadi ada keterlambatan pekerjaan alun-alun pada tahun 2019, tidak bisa diperpanjang. Beda dengan pekerjaan kantor polsek bisa diperpanjang,” ujarnya.  (put/fun)