alexametrics
31.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Ini Rekap Pencairan BLT DD di Kabupaten Probolinggo

DRINGU, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, begitu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karenanya, suntikan bantuan harus diberikan secara cepat. Termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo.

Namun, di Kabupaten Probolinggo, pencairan BLT DD ini tak lancar. Tahun ini, baru bantuan untuk Januari dan Februari yang rampug 100 persen. Bulan-bulan berikutnya, banyak desa yang masih tersendat.

Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat mengatakan, BLT-DD dapat segera diberikan kepada KPM. Percepatan pencairan BLT-DD perlu dilakukan. Namun, semuanya tergantung kepada pemerintah desa.

Menurutnya, sejauh ini masih banyak desa yang belum melaporkan pertanggungjawaban penyaluran dana BLT-DD. Tidak hanya itu, ada sejumlah desa yang belum mengentri sistem keuangan desa (Siskeudes). Bagi desa yang sudah selesai dan lancar, Dinas PMD akan memprosesnya sesuai urutan. “Cepat lambatnya pencairan BLT-DD tergantung kesiapan desa. Kalau sudah siap langsung disalurkan,” ujarnya.

Mengenai pencairan BLT-DD yang sudah dilakukan, sejauh ini hanya BLT-DD untuk Januari dan Februari 2021 yang sudah rampung 100 persen. Artinya, dari 325 desa se-Kabupaten Probolinggo, semuanya sudah menyalurkannya.

Namun, untuk Maret 2021, sampai pekan pertama Juli 2021, baru 254 desa yang sudah menyalurkan. Artinya, masih ada 71 desa yang belum mencairkan BLT-DD-nya.

Untuk BLT-DD bulan April 2021, semakin banyak desa yang belum menyalurkan. Dari 325 desa, baru 104 desa yang selesai menyalurkan bantuannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Selebihnya atau 221 desa masih menunggak.

Di Kabupaten Probolinggo, dari 325 desa, total ada 37.996 KPM. Setiap KPM mendapatkan bantuan Rp 300.000 per bulan. Mereka direncanakan mendapatkannya selama setahun penuh atau 12 bulan.

Bagaimana dengan BLT-DD untuk Mei-Juli, sejauh ini belum ada desa yang menyalurkannya. Farhan mengaku, intens memantau pemerintah desa berkaitan dengan realisasi dan rencana penyaluran BLT-DD tahap berikutnya. Termasuk memastikan BLT-DD sudah disalurkan sesuai tahapan dan aturan.

“Setiap penyaluran kami pasti minta laporannya. Kadang memang pemerintah desa lambat memberikan laporan. Sebab, ada kendala. Nantinya itu juga akan berpengaruh pada penyaluran bantuan tahap berikutnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, pada prinsipnya setiap desa telah melakukan laporan. Karena telah menjadi kewajiban pasca penyaluran. Namun, untuk melakukan pencarian BLT-DD tahap ketiga dan keempat, tidak ada anggaran yang masuk dalam rekening desa.

Sementara itu, pada masa PPKM Darurat, kata Hasanuddin, BLT-DD merupakan salah satu cara untuk menunjang perekonomian masyarakat. Tak heran jika setiap bulan pencairannya ditunggu-tunggu KPM yang terdampak kebijakan.

Pihaknya berharap, pemkab bisa segera mencairkan dana desa, sehingga pihaknya juga bisa menyalurkan BLT-DD kepada yang berhak. “Desa yang sudah menyalurkan bantuan pastinya sudah menyelesaikan dan menyerahkan berkas-berkas SPJ (surat pertanggung jawaban). Sebab, tidak ada kendala untuk melengkapinya. Namun, untuk kelanjutannya memang belum ada dana, jadi harus menunggu,” ujarnya. (ar/rud)

 

PENCAIRAN BLT-DD

Januari
325 desa cair

Februari
325 desa cair

Maret
254 desa cair
71 desa belum 

April
104 desa cair
221 desa belum

DRINGU, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, begitu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karenanya, suntikan bantuan harus diberikan secara cepat. Termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo.

Namun, di Kabupaten Probolinggo, pencairan BLT DD ini tak lancar. Tahun ini, baru bantuan untuk Januari dan Februari yang rampug 100 persen. Bulan-bulan berikutnya, banyak desa yang masih tersendat.

Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat mengatakan, BLT-DD dapat segera diberikan kepada KPM. Percepatan pencairan BLT-DD perlu dilakukan. Namun, semuanya tergantung kepada pemerintah desa.

Menurutnya, sejauh ini masih banyak desa yang belum melaporkan pertanggungjawaban penyaluran dana BLT-DD. Tidak hanya itu, ada sejumlah desa yang belum mengentri sistem keuangan desa (Siskeudes). Bagi desa yang sudah selesai dan lancar, Dinas PMD akan memprosesnya sesuai urutan. “Cepat lambatnya pencairan BLT-DD tergantung kesiapan desa. Kalau sudah siap langsung disalurkan,” ujarnya.

Mengenai pencairan BLT-DD yang sudah dilakukan, sejauh ini hanya BLT-DD untuk Januari dan Februari 2021 yang sudah rampung 100 persen. Artinya, dari 325 desa se-Kabupaten Probolinggo, semuanya sudah menyalurkannya.

Namun, untuk Maret 2021, sampai pekan pertama Juli 2021, baru 254 desa yang sudah menyalurkan. Artinya, masih ada 71 desa yang belum mencairkan BLT-DD-nya.

Untuk BLT-DD bulan April 2021, semakin banyak desa yang belum menyalurkan. Dari 325 desa, baru 104 desa yang selesai menyalurkan bantuannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Selebihnya atau 221 desa masih menunggak.

Di Kabupaten Probolinggo, dari 325 desa, total ada 37.996 KPM. Setiap KPM mendapatkan bantuan Rp 300.000 per bulan. Mereka direncanakan mendapatkannya selama setahun penuh atau 12 bulan.

Bagaimana dengan BLT-DD untuk Mei-Juli, sejauh ini belum ada desa yang menyalurkannya. Farhan mengaku, intens memantau pemerintah desa berkaitan dengan realisasi dan rencana penyaluran BLT-DD tahap berikutnya. Termasuk memastikan BLT-DD sudah disalurkan sesuai tahapan dan aturan.

“Setiap penyaluran kami pasti minta laporannya. Kadang memang pemerintah desa lambat memberikan laporan. Sebab, ada kendala. Nantinya itu juga akan berpengaruh pada penyaluran bantuan tahap berikutnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, pada prinsipnya setiap desa telah melakukan laporan. Karena telah menjadi kewajiban pasca penyaluran. Namun, untuk melakukan pencarian BLT-DD tahap ketiga dan keempat, tidak ada anggaran yang masuk dalam rekening desa.

Sementara itu, pada masa PPKM Darurat, kata Hasanuddin, BLT-DD merupakan salah satu cara untuk menunjang perekonomian masyarakat. Tak heran jika setiap bulan pencairannya ditunggu-tunggu KPM yang terdampak kebijakan.

Pihaknya berharap, pemkab bisa segera mencairkan dana desa, sehingga pihaknya juga bisa menyalurkan BLT-DD kepada yang berhak. “Desa yang sudah menyalurkan bantuan pastinya sudah menyelesaikan dan menyerahkan berkas-berkas SPJ (surat pertanggung jawaban). Sebab, tidak ada kendala untuk melengkapinya. Namun, untuk kelanjutannya memang belum ada dana, jadi harus menunggu,” ujarnya. (ar/rud)

 

PENCAIRAN BLT-DD

Januari
325 desa cair

Februari
325 desa cair

Maret
254 desa cair
71 desa belum 

April
104 desa cair
221 desa belum

MOST READ

BERITA TERBARU