Penyelesaian Sengketa Konsumen Beralih ke Provinsi, Tapi Masyarakat Bisa Wadul ke Dinas Ini

PROBOLINGGO, Radar Bromo–  Masyarakat yang mengalami persoalan terkait pelayanan Konsumen, kini tidak bisa melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Probolinggo.  Pasalnya, sejak awal 2019, BPSK diambil alih ke Pemprov Jawa Timur.

Namun pengaduan konsumen tetap bisa masuk ke kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo. Laporan ke DKUPP akan diteruskan ke BPSK.

Hal ini diungkapkan oleh Gatot Wahyudi, Kepala DKUPP Kota probolinggo beberapa waktu lalu. “Sejak awal 2019, BPSK diambil alih Provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah Probolinggo ini bergabung dengan BPSK Jember,” ujarnya.

Gatot memastikan bahwa masyarakat yang menghadapi keluhan terkait pelayanan konsumen, tetap bisa melapor ke DKUPP Kota Probolinggo.

“Laporan tersebut nanti akan disampaikan ke BPSK Provinsi Jawa Timur. Sebelum beralih ke provinsi, DKUPP adalah sekretaris BPSK. Pelaporan mesti ke kantor DKUPP,” terangnya.

Meskipun proses pengaduan bisa dilakukan di DKUPP Kota Probolinggo, penyelesaian sengketa termasuk proses sidang dilakukan di kantor BPSK Jawa Timur wilayah Jember.

Kota probolinggo telah memiliki BPSK sejak tahun 2015. Saat itu yang dilantik berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 3 unsur konsumen dan 3 unsur pengusaha.

BPSK kerap dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo dalam sidak-sidak pangan. (put/fun)